MOROWALI, CS – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Inspektorat Daerah memperkuat kepatuhan pengawasan pelaksanaan proyek fisik sebagai langkah menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Infrastruktur/Fisik Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat, Kompleks KTM, Bungku Tengah, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan pemahaman regulasi, ketertiban administrasi, serta tata kelola manajemen risiko dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali, Ashar Ma’ruf, mengatakan penguatan kepatuhan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Menurutnya, perbaikan tata kelola dan pengawasan sejak awal menjadi kunci agar berbagai pekerjaan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai aturan.
“Melalui sosialisasi ini kita bersama-sama berupaya agar pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2027, Kabupaten Morowali dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujar Ashar.
Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan fisik tidak hanya dilihat dari hasil pekerjaan di lapangan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap administrasi, regulasi, serta kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak.
Karena itu, Ashar meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari OPD teknis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga konsultan pengawas, memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Pengawas konsultan harus mengakomodir dan mengawasi setiap tahapan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kedisiplinan dalam administrasi dan kepatuhan terhadap kontrak harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Menurut Ashar, ruang diskusi dan pertukaran informasi antar pihak perlu terus diperkuat agar potensi kendala dalam pelaksanaan proyek dapat dicegah sejak dini.
Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan pimpinan OPD, PPTK OPD teknis terkait, serta konsultan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Reporter: Murad
