PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulteng 2025–2030 harus fokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
Hal itu disampaikannya dalam rapat pimpinan yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025).
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” ujar Anwar Hafid .
Rapt itu dihadiri Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny Lamadjido, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Rony Hartawan, dan Kepala BPS Sulteng, Simon Sapary.
Anwar menekankan bahwa setiap OPD harus memahami secara mendalam substansi RPJMD sebagai panduan untuk mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso melalui sembilan program unggulan yang dikenal dengan sebutan Sembilan Berani.
Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan need assessment berbasis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan pendekatan langsung kepada masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Gubernur Anwar menambahkan, pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam mendorong pembangunan inklusif.
Sebagai bentuk konkret, ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Kabupaten Buol pada 27 Mei 2025 untuk berdialog langsung dengan Bupati dan jajaran OPD setempat.
“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Anwar juga mencontohkan program konkret di sektor pertanian yang akan dijalankan Pemprov Sulteng, yakni pembangunan 13 unit penangkaran benih di setiap kabupaten dan pembentukan brigade pertanian untuk mempercepat mekanisasi.
“Yang penting itu cuma dua, benih dan alat,” tegasnya.
Ia pun menegaskan pentingnya menjaga etika pemerintahan, terutama dalam menjalin hubungan baik dengan lembaga legislatif menjelang pembahasan RPJMD di DPRD.
“Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” pesan Anwar.
Editor : Yamin
