PALU, CS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai indikator utama dalam evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain tingkat serapan anggaran.
Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan fiskal dan memastikan APBD tetap sehat hingga akhir tahun anggaran.
“Kita harus bisa memilih dan memilah skala prioritas,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulteng, Dra. Novalina, M.M., saat membuka Focus Group Discussion (FGD).
FGD yang mengangkat tema “Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan pada Aspek Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025” itu dilaksanakan, di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Kamis (3/7/2025).
Sebagai bagian dari pengendalian belanja, Novalina meminta agar kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi yang tidak memiliki dampak signifikan dapat ditekan seminimal mungkin.
Ia pun mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi penghematan.
“Optimalkan IT dalam koordinasi dan konsultasi,” ujarnya.
Untuk perjalanan dinas, Novalina juga mengingatkan bahwa pejabat eselon II di lingkup provinsi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur dan Sekprov, guna memastikan urgensinya.
“Kalau tidak urgen tidak usah dilakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa pengendalian belanja yang ketat diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta mencegah terjadinya defisit anggaran daerah.
Dalam kegiatan ini, Sekprov turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga menjabat Plt Kepala BPKAD Sulteng, Rudi Dewanto, diikuti oleh para pejabat administrator dan pengawas dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Editor : Yamin
