PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program unggulan bertajuk BERANI Tangkap Banyak.
Program ini dirancang berbasis kebutuhan riil di lapangan dan menyasar penguatan sektor kelautan serta percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
Dalam rapat bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Arif Latjuba, dan jajaran, Sabtu (12/7/2025), Gubernur menyampaikan rencana penyelenggaraan sarasehan nelayan yang akan melibatkan perwakilan kelompok nelayan dari seluruh kabupaten/kota.
Forum ini ditujukan untuk menyerap aspirasi nelayan secara langsung sebelum implementasi program dilakukan.
“Dari sekarang hingga 2029, saya ingin program ini benar-benar berdampak bagi nelayan. Kita harus tahu berapa kelompok nelayan aktif dan berapa kapal tangkap yang dibutuhkan,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur menegaskan bahwa dua kebutuhan mendesak nelayan saat ini adalah kapal pelingkar (purse seine) dan kapal penangkap tuna. Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan menyusun rencana pengadaan kapal tangkap secara bertahap mulai 2026.
Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia mendorong agar forum konsultatif yang terbuka melibatkan juga pihak kementerian dan praktisi perikanan.
“Kita perlu tahu jenis armada yang cocok, pola pendampingan seperti apa yang mereka butuhkan, dan apa yang paling mendesak. Ini bukan sekadar pendekatan dari atas ke bawah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Moh. Arif Latjuba, melaporkan adanya inisiatif pengembangan sistem logistik ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan seperti tuna dan cakalang.
Salah satu gagasannya adalah penggunaan kapal pengiring agar hasil tangkapan dapat tiba di pelabuhan maksimal lima hari sebelum diekspor ke Jepang.
Gubernur menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong agar uji coba segera dilaksanakan. Ia juga memastikan bahwa BERANI Tangkap Banyak akan disertai dukungan pemberdayaan awal seperti BBM, logistik, dan akses pasar bagi nelayan kecil.
Pemprov Sulteng juga tengah mengupayakan validasi data kelompok nelayan berbasis wilayah serta penguatan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program dapat terlaksana secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
Editor : Yamin
