PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa dua kebutuhan paling mendesak bagi nelayan saat ini adalah kapal pelingkar (purse seine) dan kapal penangkap tuna.
Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Arif Latjuba, dan jajaran, di ruang kerja Gubernur, Sabtu (12/7/2025).
Penegasan ini menjadi bagian dari persiapan program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bertajuk BERANI Tangkap Banyak, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat sektor kelautan serta perikanan. Program tersebut juga menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir.
“Dari sekarang hingga 2029, saya ingin program ini benar-benar berdampak bagi nelayan. Kita harus tahu berapa kelompok nelayan aktif dan berapa kapal tangkap yang dibutuhkan,” ujar Gubernur.
Ia menyebut, pengadaan kapal tangkap akan dirancang secara bertahap mulai tahun 2026, dengan memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan.
Sebagai langkah awal, Pemprov akan menggelar sarasehan nelayan yang melibatkan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota untuk menjaring aspirasi langsung dari komunitas nelayan.
Gubernur menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan program. Ia ingin keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar inisiatif dari pemerintah daerah semata.
“Kita perlu tahu jenis armada yang cocok, pola pendampingan seperti apa yang mereka butuhkan, dan apa yang paling mendesak. Ini bukan sekadar pendekatan dari atas ke bawah,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Moh. Arif Latjuba, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun sistem logistik ekspor guna meningkatkan daya saing produk perikanan, terutama tuna dan cakalang.
Salah satu konsep yang diusulkan adalah penggunaan kapal pengiring, agar hasil tangkapan dapat tiba di pelabuhan dalam waktu maksimal lima hari sebelum diekspor ke Jepang.
Program BERANI Tangkap Banyak juga akan dirancang dengan skema pemberdayaan berkelanjutan, mencakup dukungan operasional awal bagi nelayan kecil seperti BBM, logistik, dan akses pasar.
Pemprov Sulteng akan memperkuat kolaborasi lintas instansi serta pemutakhiran data kelompok nelayan guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
Editor : Yamin
