PALU, CS – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekprov Sulteng), Dra. Novalina, mewakili Gubernur, Anwar Hafid, menghadiri Konsultasi Publik Penyusunan Masterplan Pengelolaan Darat dan Laut Terintegrasi Regional, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong (PADAGIMO), di Ruangan Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (18/12/2025).
Konsultasi publik tersebut menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah dan panjang Sulteng. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan terpadu yang akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dalam sambutannya, Sekprov Novalina menyampaikan bahwa penyusunan masterplan merupakan salah satu output Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land and Seascape Management in Indonesia), hasil kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui Bappenas dan BMUV.
Proyek ini didukung oleh ICRAF Indonesia bersama konsorsium mitra dan mencakup wilayah Regional PADAGIMO.
“Penyusunan masterplan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pengelolaan ruang darat dan laut yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Saat ini, hanya tiga provinsi di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman, yaitu Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung,” ujar Novalina.
Ia menjelaskan, dokumen masterplan bertujuan memberikan arah pengelolaan ruang darat dan laut dalam satu kesatuan ekosistem. Aktivitas di wilayah hulu memiliki dampak langsung terhadap kondisi pesisir dan laut, sementara keberlanjutan laut berpengaruh terhadap sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir.
Menurut Novalina, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut masterplan tersebut, termasuk melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) khusus guna mengimplementasikan rencana yang telah disepakati.
Sulteng dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi, memiliki kawasan hutan luas, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta akses strategis ke Teluk Tomini dan Selat Makassar.
Namun, potensi tersebut juga dihadapkan pada tantangan alih fungsi lahan, degradasi lingkungan pesisir, tekanan pemanfaatan ruang, serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim.
Dalam sepuluh tahun terakhir, lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Kondisi serupa juga terjadi di Sulteng dengan meningkatnya kejadian banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang tinggi, sehingga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi jangka panjang dan berbasis mitigasi risiko.
Konsultasi publik ini menjadi tahapan penting untuk membahas draf masterplan secara terbuka serta menghimpun masukan dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil guna menyempurnakan strategi pembangunan daerah.
“Melalui konsultasi publik ini, kami ingin memastikan dokumen masterplan bersifat inklusif, berbasis data, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan serta karakteristik Sulawesi Tengah,” jelas Novalina.
Pemerintah Provinsi Sulteng menegaskan komitmennya menjadikan masterplan ini sebagai rujukan resmi dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya, harmonisasi RTRW Provinsi, serta penyusunan rencana sektoral di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup.
Sementara itu, Feri Johana, Peneliti CIFOR–ICRAF Indonesia, menyampaikan bahwa pendekatan Pokja SOLUSI merupakan model baru dalam memperkuat keterkaitan pengelolaan bentang darat, pesisir, dan laut sebagai satu kesatuan sistem ekologis dan sosial yang saling terhubung.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Plt Kepala Dinas ESDM, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga konsorsium, serta peserta Kelompok Kerja (Pokja) Masterplan. *
