JAKARTA, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) matangkan langkah strategis pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjajaki kerja sama pendidikan dan riset bersama Institut Teknologi Bandung (ITB).
Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid bersama Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara dan jajaran pimpinan kampus di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulteng menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah, khususnya dalam menyiapkan SDM unggul di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, tata ruang, kebencanaan, dan teknologi.
Dikesempatan itu, Anwar Hafid menegaskan, sejak awal masa jabatannya, ia menaruh perhatian besar pada penguatan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Sulteng, terutama melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional bereputasi.
“Salah satu niat besar kami adalah membuka jalan seluas-luasnya bagi anak-anak Sulteng untuk mengenyam pendidikan di kampus unggulan seperti ITB,” ujar Anwar Hafid.
Ia memaparkan program unggulan Pemprov Sulteng, Berani Cerdas, yang difokuskan pada pengembangan SDM melalui pengentasan anak putus sekolah serta pemberian beasiswa penuh bagi mahasiswa asal Sulteng di seluruh Indonesia.
“Beasiswa tersebut mencakup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga delapan semester atau sampai lulus sarjana, baik melalui jalur prestasi maupun afirmasi,” katanya.
Anwar Hafid mencontohkan kerja sama yang telah berjalan dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di bidang metalurgi, yang melibatkan sekitar 40 mahasiswa asal Sulteng.
Ia berharap pola serupa dapat dikembangkan bersama ITB, terutama untuk menjawab kebutuhan tenaga ahli di sektor sumber daya alam seperti pertambangan nikel.
“Daerah kami kaya sumber daya alam, tapi masih kekurangan SDM ahli. Karena itu, kami berharap ITB membuka ruang kerja sama, khususnya di bidang metalurgi dan bidang teknis lainnya,” katanya.
Selain pendidikan, Gubernur juga menyampaikan ketertarikan kerja sama di bidang tata ruang dan kajian dampak lingkungan, termasuk penanganan kerusakan rumah warga di Desa Sulewana sebagai bagian dari penyelesaian konflik agraria berbasis kajian objektif.
Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen ITB untuk menjadi miniatur Indonesia dengan keterwakilan mahasiswa dari seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Tengah.
“ITB ingin mahasiswa dari seluruh daerah terwakili. Kami juga aktif bermitra dengan pemerintah daerah dalam penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujar Tatacipta.
Ia menyebut ITB memiliki fokus riset di bidang kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, perikanan, serta pengembangan ekonomi wilayah, yang dinilai relevan dengan potensi Sulteng.
“Di Sulawesi Tengah banyak potensi. Kami siap berkontribusi sesuai dengan keilmuan yang kami miliki,” katanya.
Tatacipta juga mendorong agar kerja sama tidak terbatas pada kelas khusus, tetapi melibatkan lintas disiplin ilmu seperti Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, hingga pengembangan program magister profesional dan peningkatan kapasitas guru.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano, menyatakan kesiapan ITB menerima calon mahasiswa asal Sulteng, termasuk melalui program seleksi siswa unggul yang direncanakan berlangsung pada April 2026. Ia juga menyinggung program metalurgi internasional ITB yang bekerja sama dengan mitra Australia serta kolaborasi industri di Morowali.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Akris Fattah Yunus, Ketua Harian PKA Eva Bande, Kepala BRIDA Sulteng Sandra Tobondo, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng Firmanzah DP.
Akris Fattah Yunus mengapresiasi kebijakan Gubernur Anwar Hafid yang membuka akses pendidikan tinggi gratis bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Akrid juga menyoroti pentingnya teknologi ramah lingkungan untuk menjawab dampak industri ekstraktif, termasuk pengolahan air laut menjadi air tawar bagi daerah rawan krisis air seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
Kepala BRIDA Sulteng, Sandra Tobondo berharap pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulteng dan ITB.
Menurutnya, kolaborasi riset dapat disinergikan dengan BRIN nasional, termasuk pengembangan industri, pangan, kebencanaan, serta penyelesaian konflik agraria yang berpotensi melibatkan mitra internasional seperti JICA.
Hasil pertemuan merekomendasikan agar tindak lanjut kerja sama segera dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Sulteng dalam waktu dekat.
“Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal pembangunan SDM unggul dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah,” tandas Sandra Tobondo.*
Editor: Yamin
