PALU, CS – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng), Reny A. Lamadjido, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran secara berkualitas.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar dihabiskan menjelang akhir tahun anggaran.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Sinergitas Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (29/6/2026).
Menurut Reny, keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program yang menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat.
“Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kita harus mengetahui apa output-nya, manfaatnya, dan dampaknya bagi masyarakat. Inilah pola kerja yang harus dibangun dalam pemerintahan modern,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kepala OPD segera memperkuat koordinasi internal agar berbagai program prioritas dapat berjalan sesuai target. Hasil rapat koordinasi, kata Reny, harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan berhenti pada kegiatan seremonial.
“Saya minta setelah kegiatan ini seluruh kepala OPD segera mengundang jajaran di internal masing-masing, menyampaikan kembali materi yang diperoleh, lalu bekerja lebih fokus. Hari ini pemerintah dituntut bergerak cepat, data harus siap kapan saja dibutuhkan,” ujarnya.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pelaksanaan program pemerintah. Setiap kegiatan harus dirancang dengan perencanaan yang matang, didukung data yang akurat, serta memanfaatkan sistem digital agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menempatkan fungsi pengawasan sebagai instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Karena itu, Reny mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja organisasi, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari.
“Membangun Sulawesi Tengah yang maju membutuhkan sinergi, inisiatif, pola pikir yang progresif, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan tujuan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan menuju terwujudnya Sulteng Nambaso. *
