JAKARTA, CS – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 2025.
Capaian tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, pada 2025 program tersebut telah diikuti 70,2 juta peserta. Sementara hingga akhir Juni 2026, tercatat 59,5 juta peserta. Sebagian masyarakat mengikuti pemeriksaan pada kedua periode tersebut.
“Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang,” kata Prabowo.
Pemerintah, kata dia, masih berupaya meningkatkan kualitas sekaligus memperluas jangkauan program tersebut. Saat ini, layanan CKG telah tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
Prabowo Soroti Warga yang Takut Periksa
Prabowo menilai pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini. Namun, dia mengakui masih ada masyarakat yang enggan memeriksakan kesehatan karena khawatir mengetahui penyakit yang dideritanya.
“Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pola pikir tersebut perlu diubah. Pemeriksaan kesehatan justru diperlukan agar masalah kesehatan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Layanan Kesehatan Tak Hanya CKG
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung upaya pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas dan dukungan pembiayaan.
Pemerintah disebut telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari jumlah tersebut, 20 rumah sakit umum daerah baru telah mulai beroperasi.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
“Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat,” kata Prabowo.
Tantangan Kekurangan Dokter
Meski akses pemeriksaan dan fasilitas kesehatan terus diperluas, pemerintah masih menghadapi persoalan ketersediaan tenaga medis.
Prabowo mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum. Selain itu, 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, sementara 481 kabupaten/kota masih membutuhkan 55.712 dokter spesialis.
“Untuk memperkuat layanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita,” tegas Prabowo.
Pemerintah pun berupaya meningkatkan kapasitas pendidikan kedokteran, termasuk membuka program pendidikan dokter spesialis di sejumlah daerah yang sebelumnya belum memilikinya.
Dengan capaian 108 juta peserta, Program CKG menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong perubahan pendekatan kesehatan dari sekadar mengobati menjadi mencegah dan mendeteksi penyakit sejak dini. Namun, keberhasilan program tersebut tetap akan sangat bergantung pada pemerataan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.*
