JAKARTA, CS – Pemerintah terus menggenjot efektivitas program Sekolah Rakyat (SR) demi menghentikan pewarisan kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Hingga saat ini, pemerintah telah mengoperasikan sebanyak 182 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas tersebut mencakup 93 lembaga pendidikan permanen serta 89 unit rintisan. Seluruhnya dirancang berbasis asrama lengkap dengan ruang belajar, tempat tinggal, asupan nutrisi bergizi, sarana komputer, hingga pengajaran dari tenaga pendidik profesional.
Skema intervensi negara ini berfokus pada pemenuhan hak anak-anak dari keluarga paling tidak berdaya. Menurut Presiden Prabowo, negara berkewajiban hadir sesuai mandat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 agar anak-anak tidak terjebak dalam lingkaran ekonomi yang sama dengan orang tua mereka.
“Kita ingin memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mengalami kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh. Sesuai Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi,” tegas Prabowo di hadapan para anggota dewan.
Dampak nyata program ini terlihat dari perubahan hidup murid-muridnya, salah satunya Muhammad Risky Pratama (12) dari SR Menengah Pertama 2 Medan. Anak yang sebelumnya sempat putus sekolah dan mengayuh sepeda puluhan kilometer demi menjual 30 kilogram ikan tersebut kini sudah kembali mengenyam pendidikan formal.
Kisah serupa dialami Citra Nur Ramadhani, siswi asal Pangkajene, Sulawesi Selatan, yang dulu hampir berhenti sekolah demi membantu ibunya berjualan kacang. Berkat pembinaan terpadu di Sekolah Rakyat, Citra kini tak hanya dapat belajar dengan tenang tanpa meninggalkan keluarganya, tetapi juga berhasil mengukir prestasi sebagai juara karate tingkat kabupaten.*
