PALU, CS – Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih penghargaan inovasi terbaik kategori Inisiatif Inovasi Pelayanan Publik, dalam Mendukung Penguatan Reforma Agraria dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, kepada Ketua Satgas PKA, Akris Fattah Yunus, bersama Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, pada upacara peringatan Hari Pahlawan, di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (10/11/2026).
Satgas PKA yang berada di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulteng dinilai berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam upaya penyelesaian konflik agraria.
Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi INSPIRA (Informasi Navigasi Sebaran Penyelesaian Integrasi Solusi Agraria) yang dikembangkan Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan Gubernur Sulawesi Tengah.
Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Satgas untuk terus meningkatkan kinerja, dedikasi, dan pengabdian dalam menangani berbagai persoalan agraria di daerah itu.
Eva menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi seluruh anggota Satgas PKA sebagaimana tertuang dalam surat keputusan (SK) pembentukan Satgas.
Karena itu, ia mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh anggota Satgas PKA serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang selama ini telah bekerja sama dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Sulteng.
Ia berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penyelesaian konflik agraria dapat menghadirkan solusi yang berkeadilan sekaligus menjamin perlindungan dan kepastian hak-hak masyarakat.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Akris Fattah Yunus, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerja bersama, keberanian mengambil langkah, serta komitmen untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan setiap persoalan ditangani secara terukur dan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang berkonflik agraria,” tutup Akris. *
