PALU, CS – Jumlah peserta program Berani Sehat di Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkat menjadi 221.120 orang per 1 November 2026, dari sebelumnya 129.896 peserta pada 1 Desember 2025.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Sabtu (14/11/2026).
Pertemuan yang dipimpin Gubernur Sulteng Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, tersebut membahas penguatan sinergi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk keberlanjutan program unggulan Berani Sehat.
Gubernur Anwar Hafid mengatakan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulteng telah mencapai lebih dari 85 persen. Meski demikian, masih terdapat masyarakat yang mengalami kendala pembayaran iuran akibat keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, Berani Sehat dihadirkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin, tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
“Program Berani Sehat ini benar-benar program yang membantu masyarakat kita. Kita tahu persis di Sulteng, cakupan BPJS kita sudah berada di atas rata-rata, hampir rata-rata sudah di atas 85 persen ke atas,” ujar Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, Berani Sehat tidak dimaksudkan sebagai program pembayaran langsung biaya pelayanan rumah sakit, melainkan membantu menjamin kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat ditanggung sesuai ketentuan JKN.
Anwar juga menyoroti kondisi masyarakat yang menunggak iuran bukan semata-mata karena sengaja mengabaikan kewajiban, tetapi sebagian di antaranya mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri.
Selain itu, ia menyinggung sejumlah kasus pelayanan kesehatan yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, seperti kecelakaan tunggal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui kebijakan yang tersedia.
Terkait kemungkinan penyalahgunaan program oleh peserta yang sengaja tidak membayar iuran karena mengandalkan Berani Sehat, Anwar menegaskan pemerintah akan melihat kondisi masyarakat berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi komitmen Pemprov Sulteng dalam memperluas perlindungan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
Menurut Akmal, Berani Sehat merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.
“Ini wujud kolaborasi utuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan. Program Gubernur Sulteng ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain,” kata Akmal.
Ia menilai pola kerja sama tersebut berpotensi menjadi contoh bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan DJSN dalam menjaga keberlanjutan program JKN serta memastikan masyarakat Sulteng memperoleh akses perlindungan kesehatan.
Dalam kunjungan tersebut, Akmal didampingi Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, Deputi Direksi Wilayah X Mokhamad Cucu Zakaria, anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak. *
