PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan relokasi hingga 700 pedagang yang selama ini berjualan di luar kawasan Pasar Inpres Manonda, khususnya di sekitar terminal dan pinggir jalan, mulai Januari 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan Pasar Inpres Manonda agar aktivitas perdagangan lebih tertib, sekaligus memberikan ruang berjualan yang lebih representatif bagi para pedagang.
Target relokasi itu disampaikan Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Inpres Manonda, Jumat (20/11/2026).
Imelda menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan area di dalam kawasan pasar yang diperkirakan mampu menampung hingga 700 pedagang. Area tersebut nantinya diperuntukkan bagi pedagang bahan kering yang selama ini masih menempati lokasi di luar pasar.
Menurutnya, rencana relokasi juga merupakan tindak lanjut atas aspirasi pedagang ikan yang telah lebih dahulu menempati area dalam pasar. Mereka berharap pedagang yang masih berjualan di sekitar terminal dan pinggir jalan dapat segera dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan.
“Pemberitahuan terus dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama Satpol PP. Begitu tempatnya siap, seluruh pedagang yang masih berada di luar akan dipindahkan ke dalam. Nantinya area tersebut diperuntukkan bagi pedagang bahan kering sehingga kondisi pasar menjadi lebih tertib dan nyaman,” jelas Imelda.
Ia menegaskan, proses pemberitahuan kepada para pedagang terus dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebelum pelaksanaan relokasi.
Pemkot Palu berharap pemindahan tersebut dapat mengurangi aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan dan kawasan sekitar terminal, sehingga tidak mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat maupun akses pengunjung pasar.
Penataan Pasar Inpres Manonda menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kenyamanan kawasan perdagangan tradisional.
Selain memberikan kepastian tempat berjualan bagi pedagang, penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih teratur dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan target pelaksanaan mulai Januari 2027, kesiapan lokasi dan komunikasi dengan para pedagang menjadi faktor penting agar proses relokasi dapat berjalan tertib tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha mereka. *



