PALU, CS – Warga Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, kembali mendesak penyelesaian kerusakan 24 rumah yang diduga terdampak aktivitas operasional PT Poso Energy (PE) dan faktor alam.

Hingga kini, perusahaan tersebut belum memberikan balasan atas surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terkait usulan ganti rugi rumah warga.

Desakan itu disampaikan warga saat mendatangi Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng, di Kota Palu, Senin (16/11/2026) lalu.

Kedatangan mereka didampingi Sekretaris Desa Sulewana, David Banibi, serta Solidaritas Perempuan (SP) Poso dan SP Palu.

Warga meminta kejelasan tindak lanjut penanganan rumah-rumah yang mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil kajian tim ahli Institut Teknologi Bandung (ITB), kerusakan tersebut dipengaruhi kombinasi aktivitas operasional perusahaan dan faktor alam.

Dalam pertemuan itu, salah seorang warga, Malvin Baduge, mendesak PT Poso Energy tidak hanya memperbaiki rumah yang rusak, tetapi juga merelokasi warga yang bangunannya sudah tidak layak huni.

Ia mengungkapkan, kondisi tanah di sekitar rumahnya mengalami keretakan dan sebagian ambles sehingga dinilai tidak lagi aman untuk ditempati.

“Saya minta ini direlokasi, tetapi PE yang tanggung,” katanya.

Selain persoalan rumah, warga juga mengeluhkan lambannya penyelesaian konflik. Mereka turut menuntut ganti rugi atas kerusakan kebun dan tanaman yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, menegaskan pihaknya tetap mengawal aspirasi warga yang telah diperjuangkan sejak setahun terakhir.

Namun, untuk saat ini, pemerintah provinsi memprioritaskan penyelesaian ganti rugi terhadap 24 rumah warga yang mengalami kerusakan.

“Kita fokus dulu pada rumah yang rusak, ya, ibu bapak. Saat ini progresnya sudah lumayan. Nanti akan disampaikan Pak Purwo dari Perkimtan,” ujar Eva.

Terkait permintaan relokasi, Eva menjelaskan bahwa opsi tersebut sebelumnya sempat dibahas secara serius dalam proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan.

Hasil kajian tim ahli ITB menunjukkan kondisi tanah yang labil berpotensi menyebabkan pergeseran bangunan di atasnya. Karena itu, relokasi sempat menjadi salah satu opsi penanganan.

Menurut Eva, apabila relokasi disetujui, pelaksanaannya semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Poso. Namun, karena tidak mendapat respons memadai, pembahasan mengenai opsi tersebut tidak dilanjutkan.

Meski demikian, Satgas PKA mengajukan dua hal dalam penanganan rumah warga. Pertama, bangunan yang berdiri di atas tanah tidak stabil harus didahului dengan perkuatan struktur tanah sebelum dilakukan perbaikan rumah.

Kedua, apabila kerusakan serupa kembali terjadi pada masa mendatang, perusahaan tetap harus dimintai pertanggungjawaban.

Sementara terkait tuntutan ganti rugi tanah dan kebun yang tidak lagi dapat digarap, Eva menyatakan Satgas tidak mengabaikan aspirasi tersebut. Namun, ia meminta warga memahami bahwa penyelesaian persoalan perlu dilakukan secara bertahap agar proses yang sedang berjalan tidak kembali terhambat.

“Kita satu-satu dulu, ya. Karena saat Satgas dan Tim Pakar ITB ke Sulewana, fokusnya hanya di rumah rusak. Kalau tuntutan kita saling susul-menyusul seperti ini, nanti yang sudah ada bisa lepas lagi,” papar Eva.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Purwo Indra L., menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menindaklanjuti aspirasi warga dengan mengirimkan surat kepada PT Poso Energy sepekan sebelum pertemuan berlangsung.

Surat yang dikirim Gubernur Sulteng tersebut memuat usulan nilai ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan 24 rumah warga.

Rinciannya, enam rumah kategori rusak ringan diusulkan memperoleh biaya perbaikan Rp15 juta per unit. Kemudian, delapan rumah kategori rusak sedang diusulkan menerima Rp30 juta per unit, sedangkan 10 rumah kategori rusak berat diusulkan memperoleh Rp70 juta per unit.

Dengan demikian, total nilai ganti rugi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp1,08 miliar.

Surat tersebut juga dilengkapi daftar nama warga Desa Sulewana yang rumahnya terdampak. Melalui surat itu, Pemprov Sulteng meminta kesediaan PT Poso Energy untuk berbagi tanggung jawab dalam pembiayaan perbaikan rumah warga.

Namun, hingga pertemuan berlangsung, perusahaan belum memberikan balasan atas surat tersebut.

Purwo menjelaskan, besaran nilai perbaikan yang diusulkan pemerintah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan yang dilakukan pada September 2026.

“Jumlah nilai perbaikannya didasarkan pada hasil verifikasi kami pada September lalu,” jelasnya.

Belum adanya tanggapan perusahaan atas usulan tersebut membuat penyelesaian ganti rugi 24 rumah warga Sulewana masih menunggu tindak lanjut PT Poso Energy. *