BANGGAI, CS – Komisi III DPRD Kabupaten Banggai menggelar rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023, Senin 10 Juli 2023.
Rapat evaluasi dipimpin Ketua Komisi III, I Putu Gumi didampingi sejumlah anggota komisi, menghadirkan beberapa OPD yakni, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPPKAD.
Pada rapat evaluasi tersebut, beberapa anggota Komisi III, menyoroti kinerja beberapa OPD yang dinilai lamban dalam merealisasikan serapan anggaran. Yang paling mengemuka yakni kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Banggai, Pupung Diliyanto.
Dibawah kendali Pupung, instansi yang dipimpinnya dinilai belum maksimal melaksanakan program pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Sebab, memasuki pekan awal triwulan ketiga atau hingga 10 Juli 2023, dengan porsi anggaran sebesar Rp 22 miliar lebih, progres realisasi angaran pendapatan dan belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Banggai baru tercapai sekitar 28,97 persen.
Sementara realisasi terhitung awal Juli baru Rp 6 miliar lebih. Yang mana dari Rp 22 miliar lebih itu terdiri dari PAD Rp 400 juta, belanja operasi Rp 21 miliar dan belanja modal Rp 660 juta.
Dari segi pendapatan, target PAD sebesar Rp 400 juta, baru terealisasi sebesar Rp 86 juta.
Dalam kesempatannya, Aleg Saripuddin Tjatjo, menyatakan kekecewaannya kepada sejumlah OPD yang tidak mengindahkan undangan Komisi III. Ia meminta kepada pimpinan sidang untuk menghadirkan semua OPD yang sudah mendapatkan undangan.
Kekecewaan Om arif sapaannya, bertambah ketika Kadis Peternakan Pupung Diliyanto, hanya menyerahkan laporan seadanya. Menurut Om Arif, laporan yang diberikan Dinas Peternakan tidaklah detail dan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang dikelola.
“Kami kecewa dengan laporan yang Dinas Peternakan serahkan hari ini. Kami minta penjelasan secara detail. Harus ada langkah yang dilakukan untuk segera merealisasikan anggaran,” ujarnya.
Om Arif menimpali, yang mana dari hasil evaluasinya selama ini, ada begitu banyak OPD yang tidak mampu merealisasikan serapan anggaran secara maksimal.
Sorotan lainnya dari Syafruddin Husain. Ia mengingatkan jika Dinas Peternakan pada tahun anggaran sebelumnya terdapat Rp3,7 miliar anggaran yang gagal dilaksanakan. Dari fakta yang ada, harusnya Dinas Peternakan dapat mengantisipasi jauh sebelumnya.
Menyinggung soal kelengkapan administrasi kelompok peternakan, seharusnya tiga bulan pertama sudah dilakukan langkah antisipasi, seperti penyediaan kandang, kelompok penerima manfaat yang disertai dengan proposal yang sudah diverifikasi terlebih dahulu.
Hal itu sangat perlu dilakukan ujar Haji Udin sapaannya, agar memudahkan Dinas Peternakan merealisasikan program yang ada. Sebab, ia khawatir jika sampai akhir tahun tidak selesai, hanya karena berhadapan dengan masalah administrasi. Hingganya, semua OPD harus mencermati masalah seperti ini dan mengantisipasi dari awal agar penyaluran bantuan kelompok bisa terlaksana sesuai perencanaan. (AMLIN)
