PALU, CS – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Demokrasi Indonesia (LS-ADI) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Dalam sambutannya, Longki menyampaikan apresiasi atas langkah progresif LS-ADI yang lebih awal mengangkat isu strategis ini dibandingkan DPR RI, yang baru akan memulai rapat evaluasi resmi pada akhir Januari.

“Saya melihat LS-ADI sangat responsif dalam membahas evaluasi sistem pemilu serentak. Saya berharap diskusi ini tidak menjadi ajang saling menyalahkan, tetapi fokus pada analisis mendalam tentang efektivitas sistem pemilu serentak,” ujar Longki, di Palu, Sabtu 28 Desember 2028.

Longki menyoroti tujuan awal pemilu serentak yang bertujuan menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya, dan stabilitas politik. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih jauh dari sempurna.

Dalam konteks ini, ia mengajak generasi muda dan elemen masyarakat lainnya untuk memberikan masukan konstruktif yang dapat menjadi rekomendasi bagi DPR RI.

Presiden RI sebelumnya juga menekankan perlunya evaluasi terkait tingginya biaya pemilu di Indonesia.

“Melalui diskusi ini, kita dapat mengidentifikasi penyebab biaya tinggi, apakah pada penyelenggara, pasangan calon, atau kebutuhan saksi-saksi, dan mencari solusi yang realistis,” tambahnya.

Selain itu, Longki menyampaikan harapannya agar hasil diskusi ini dapat disusun dalam bentuk naskah akademik yang bisa menjadi referensi bagi DPR RI dalam menyempurnakan kebijakan terkait pemilu.

Diskusi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini juga menjadi salah satu bagian dari tugas reses Longki sebagai anggota DPR RI.

Hasil diskusi akan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu pada 27 Januari 2025.

“Semoga diskusi ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan demokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah,” pungkasnya. **