BANGGAI,CS-Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banggai harus disinkronkan dengan Kementerian Pariwisata agar terjadi kolaborasi yang dapat menguntungkan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ir.H.Beniyanto Tamoreka saat diwawancara sejumlah pewarta, terkait persoalan kepariwisataan di Kabupaten Banggai, ia menjelaskan bahwa sebagai anggota Komisi VII DPR RI, adalah hal penting dan menjadi salah satu fokusnya saat ini.
Dijelaskannya, ruang lingkup dari tugas Komisi VII, diantaranya menangani bidang Perindustrian, UMKM, Ekonomi kreatif dan Pariwisata. Sebagai aleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, ia berharap agar seluruh destinasi pariwisata tersebut dapat diolah dengan baik sehingga bisa menghasilkan PAD.
Dari beberapa amatanya selama ini ujar Ketua DPD II Golkar Banggai tersebut, ada kelemahan dan hal-hal yang perlu dibenahi agar pariwisata di daerah bisa meningkat, salah satunya daerah harus mampu mensinkronkan programnya dengan Kementerian Pariwisata.
“Saya melihat bahwa ada satu kelemahan atau ada yang tidak sinkron antara pemerintah daerah dengan Kementerian. Olehnya itu, kami menyarankan bisa terjadi kolaborasi,” ujar Beniyanto Tamoreka, usai mengisi sosialisasi 4 pilar DPR-MPR RI, Senin (21/4/2025).
Ditambahkannya, bahwa didalam pengelolaan pariwisata sangat penting peran Kementerian dalam memberikan bimbingan teknis serta intervensi program-program yang dapat meningkatkan kemandirian pariwisata Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai.
“Kami hanya meminta kepada kementerian pariwisata agar semua destinasi wisata yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Banggai. Ini sangat penting kita diberikan akses seperti yang terjadi di beberapa daerah yang sektor pariwisatanya maju, seperti Bali dan Bandung,” ujarnya.**
Reporter : Amlin
