PALU,CS – Anggota DPRD Kota Palu, H. Nanang, menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif dan pembangunan yang ramah lingkungan dalam pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2025–2029.
Dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Palu bersama jajaran Pemerintah Kota Palu, Jumat (24/4/2025), Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengingatkan kembali tentang sebuah penelitian tahun 2007 terkait City Development Strategy (CDS) yang belum banyak diungkap ke publik, namun dianggap memiliki relevansi tinggi terhadap arah pembangunan kota.
“Penelitian ini sebetulnya memberikan gambaran rill kondisi Kota Palu, namun belum pernah diekspos secara luas,” ujarnya di hadapan para peserta rapat.
Menurut Nanang, tragedi bencana alam yang menimpa Kota Palu, termasuk yang terjadi pada 2018 silam, hanyalah persoalan waktu. Oleh karena itu, visi pembangunan kota harus dibangun dengan semangat kolaborasi antar sektor, serta memperhatikan faktor-faktor lingkungan secara serius.
Ia juga menyinggung keberadaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang menurutnya tak bisa dimiliki secara pribadi, namun bisa dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun.
“Ini adalah komitmen antara pemerintah dan Balai yang berada di bawah Dinas Kehutanan,” jelasnya.
Nanang menilai peluang menciptakan kota hijau di Palu sangat kecil karena arah pembangunan yang terus meluas ke barat, timur, dan utara. Namun demikian, ia tetap mengapresiasi perubahan positif yang ditimbulkan oleh pembangunan, terutama di kawasan hunian tetap (huntap).
“Dulu tanah tandus, tapi sekarang setelah pembangunan huntap, kawasan itu menjadi hijau. Sekarang pisang dan mangga tumbuh subur. Ini bukti bahwa pembangunan juga bisa membawa manfaat,” ungkapnya.
Ia pun menyoroti perlunya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan TAHURA, mengingat sebagian masyarakat telah lama bercocok tanam di wilayah tersebut tanpa mengetahui status konservasinya.
“Di sinilah pentingnya kolaborasi agar tidak terjadi konflik,” katanya menegaskan.
Lebih jauh, Nanang mengangkat isu lemahnya sektor pertanian di Kota Palu. Ia menilai bahwa potensi sumber daya manusia di bidang ini sebenarnya besar, terutama dengan keberadaan para pakar dari Universitas Tadulako.
“Ilmu mereka harusnya bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita merekrut, memvalidasi data, dan memperkuat pertanian melalui kerja sama lintas sektor,” tutupnya.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, ini merupakan bagian dari proses penyusunan awal RPJMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Editor : Yamin