JAKARTA, CS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat transparansi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) penyelenggaraan haji 2026.
Dorongan ini menyikapi besarnya nilai perputaran dana yang diperkirakan mencapai Rp17 triliun hingga Rp20 triliun untuk melayani 221 ribu jemaah haji Indonesia.
“Prinsipnya itu transparansi, kalau ada proses lelang, pengadaan, sebaiknya dipublikasikan saja,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat menerima audiensi jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Setyo menegaskan keterbukaan dalam pengadaan akan memudahkan masyarakat mengawasi proses dan mencegah penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan haji sebelumnya.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan pihaknya berkomitmen mewujudkan layanan haji yang efektif, akuntabel, dan transparan. Ia menegaskan akan menggandeng KPK dalam pencegahan potensi penyimpangan.
“Kami minta bantuan KPK untuk bisa menjalankan amanah sesuai yang diperintahkan oleh presiden,” kata Irfan.
Dalam pertemuan itu, Irfan juga memaparkan sejumlah titik rawan PBJ, seperti potensi markup dan gratifikasi dalam pengadaan gelang identitas, buku manasik, hotel, penerbangan, katering, dan transportasi. Potensi kerugian negara juga bisa muncul apabila premi asuransi melebihi nilai aktuaria.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengingatkan bahwa risiko terbesar bukan hanya kerugian negara, tetapi juga praktik pemberian upeti terkait kuota haji. “Yang paling rawan itu bukan kerugiannya, tapi menerima upeti karena semua orang itu pasti ingin berangkat,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah juga meminta bantuan KPK melakukan penelusuran terhadap calon pejabat yang bergeser dari Kementerian Agama, guna memitigasi potensi masalah di masa depan.
KPK menyambut baik sinergi tersebut dengan menawarkan dukungan berupa berbagi hasil kajian, penguatan integritas petugas haji, hingga pengawasan pelaksanaan haji 2026.
“Kami percaya di bawah kepemimpinan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, layanan haji ini akan sangat berubah menuju yang lebih baik,” pungkas Setyo. * (kpk.go.id)
