PARIMO, CS – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Husen Marjengi, mendorong agar putra-putri daerah Parimo mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil).
Hal tersebut disampaikan Husen saat rapat Paripurna DPRD Parimo belum lama ini. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini jumlah putra daerah Parimo yang berhasil menembus pendidikan kedinasan tersebut masih sangat minim dibandingkan daerah lain.
“Hingga saat ini jumlah putra daerah Parimo yang berhasil menembus pendidikan kedinasan tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan daerah lain,” ungkap Husen.
Menurutnya, Parimo sejatinya tidak kekurangan sumber daya manusia. Banyak generasi muda yang dinilai memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir, serta potensi yang mampu bersaing di tingkat nasional apabila diberikan kesempatan yang adil.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada jajaran kepolisian, mulai dari Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri, agar memberikan ruang dan perhatian yang proporsional bagi putra daerah Parimo untuk berkiprah melalui jalur pendidikan Akpol maupun Akmil.
Dalam kesempatan itu, Husen juga menyinggung aturan domisili dalam proses seleksi pendidikan kedinasan. Jika terdapat ketentuan minimal berdomisili selama dua tahun, ia menilai anak-anak yang lahir dan besar di Parimo seharusnya memperoleh kesempatan yang setara.
“Paling tidak dia adalah putra kelahiran Parimo. Kami juga rindu melihat putra daerah memiliki bintang di pundaknya,” ujarnya.
Selain persoalan regenerasi aparat negara, Husen turut menyoroti maraknya peredaran narkotika, khususnya sabu, di wilayah Parimo. Ia menyebut kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak masa depan generasi muda.
Ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan serius dalam memberantas peredaran narkoba, serta memastikan tidak ada oknum yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.
Di sisi lain, Husen juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan harmonisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Parimo, terutama menjelang tahun 2026. Menurutnya, soliditas antar pimpinan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai potensi persoalan sosial di daerah.
“Kalau harmonisasi Forkopimda tidak terbangun dengan baik, saya kira daerah ini akan sulit mendapatkan masa depan yang baik,” pungkasnya.
Reporter: Anum
