POSO, CS – Rapat koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Poso dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Poso memicu kontroversi, menyusul tudingan bahwa TAPD melakukan walkout saat pembahasan APBD, Rabu (25/2/2026).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso sekaligus Ketua TAPD, Ir. Heningsih Tampai, membantah keras tudingan tersebut.
Menurutnya, TAPD justru hadir untuk menjelaskan substansi materi secara terbuka.
“Tidak benar TAPD walkout. Kehadiran kami untuk menjelaskan dasar regulasi dan sumber-sumber penyesuaian anggaran,” tegas Heningsih melalui pesan WhatsApp.
Meski demikian, dinamika rapat yang panas memunculkan perbedaan pendapat antara TAPD dan sejumlah anggota Banggar.
Sumber rapat menyebut, Heningsih meminta izin meninggalkan ruangan setelah penjelasan, yang kemudian disetujui Ketua DPRD. Keputusan ini memicu spekulasi sebagian pihak bahwa TAPD “meninggalkan rapat” karena tekanan politik atau perbedaan pendapat dengan DPRD.
Kontroversi ini menjadi perhatian publik karena bertepatan dengan fase krusial pembahasan APBD Kabupaten Poso. Beberapa anggota DPRD dikabarkan kecewa dengan permintaan izin TAPD, sementara yang lain menilai langkah tersebut sebagai bentuk etika dan penghormatan terhadap forum serta pelaksanaan ibadah puasa.
Heningsih menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan APBD telah berjalan sesuai aturan. Ia juga menyarankan jika masih ada dokumen yang diragukan, anggota DPRD bisa berkonsultasi dengan lembaga berwenang.
Meski tudingan walkout dibantah, peristiwa ini menyoroti ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran, serta menjadi peringatan bagi TAPD dan DPRD untuk menjaga komunikasi dan transparansi agar tidak menimbulkan kontroversi publik di masa mendatang.
Reporter: Ishaq
