PALU, CS – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, dan tidak boleh ada praktik titipan dalam proses penerimaan siswa.
“Program ini ditujukan khusus bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Prinsip keadilan harus dijaga agar manfaatnya dirasakan kelompok paling rentan,” ujarnya dalam kegiatan kolaborasi program prioritas presiden, di Gedung Pogombo, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Orang tua siswa akan didorong menjadi lebih mandiri melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi.
“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya, sehingga ketika anak lulus, orang tuanya juga sudah mandiri,” katanya.
Mensos menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memutus kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Lulusan Sekolah Rakyat nantinya akan mendapatkan pendampingan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja melalui pelatihan keterampilan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan literasi masyarakat melalui pembangunan perpustakaan modern guna meningkatkan budaya membaca dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gawai.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid mengungkapkan angka kemiskinan di daerahnya masih berada di kisaran 10 persen dari total 3,7 juta penduduk. Selain itu, terdapat sekitar 80 ribu rumah yang tergolong tidak layak huni.
Gubernur menegaskan pemerintah daerah terus mendorong intervensi konkret, terutama di sektor pendidikan dan perumahan.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia serta pengentasan kemiskinan di Sulteng. *
