PALU, CS – Sejumlah warga Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu, menyampaikan keluhan terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kinerja kepala daerah dalam pertemuan reses Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, Sabtu (2/4/2026).
Keluhan tersebut mencuat saat dialog antara warga dan Longki dalam agenda reses Masa Sidang IV Tahun 2026. Warga menilai kesejahteraan PPPK masih belum memadai dan membebani anggaran daerah.
Salah satu warga, Jumari, mengungkapkan bahwa gaji PPPK paruh waktu masih rendah dan belum memberikan kepastian kesejahteraan. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Harapan kami, PPPK ini bisa dibiayai oleh negara melalui APBN, bukan sepenuhnya dibebankan ke daerah,” ujar Jumari.
Selain itu, warga lainnya, Zet Ali, menyoroti kualitas kepemimpinan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menilai masih ada kepala daerah yang belum optimal dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Longki Djanggola menyatakan akan membawa seluruh aspirasi warga ke tingkat pusat untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, persoalan pembiayaan PPPK juga menjadi perhatian banyak pemerintah daerah sehingga perlu dirumuskan sebagai kebijakan nasional.
“Kita berharap ke depan ini bisa menjadi kebijakan nasional,” kata Longki.
Ia menambahkan, masukan masyarakat terkait Pilkada juga akan menjadi bahan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI.
Kegiatan reses yang berlangsung di Kelurahan Pantoloan itu turut dihadiri Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Gerindra, Vivi Irade. Acara berlangsung lancar dan ditutup dengan sesi foto bersama warga. *
