PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu didorong untuk melakukan riset mendalam terkait tingginya angka kasus HIV/AIDS sebagai dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan serta penanganan penyakit tersebut.
Dorongan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana, dan Yayasan Peta Asa Nusantara yang berlangsung, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya kajian berbasis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Palu sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, termasuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang HIV/AIDS.
Direktur Eksekutif Yayasan Peta Asa Nusantara, Renaldi Anugrah Paliudju, mengatakan riset diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi HIV/AIDS di Kota Palu sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.
“Hari ini kami bertemu dengan Ibu Wakil Wali Kota membicarakan tingginya angka HIV di Kota Palu. Kami mendorong adanya riset yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah, termasuk Perda tahun 2018 terkait HIV/AIDS,” ujar Renaldi.
Menurutnya, riset yang direncanakan tidak hanya berfokus pada data kasus HIV/AIDS semata, tetapi juga akan mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dengan pendekatan ilmiah dan teori kesisteman.
Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka HIV/AIDS sekaligus memperkuat program pencegahan dan penanganan yang telah berjalan.
Sebagai tindak lanjut audiensi, Wakil Wali Kota Palu mendorong Yayasan Peta Asa Nusantara untuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Palu guna melaksanakan kajian yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Renaldi menambahkan, pelaksanaan riset nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, lembaga adat, hingga tokoh agama.
“Kami ingin seluruh stakeholder di Kota Palu bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan HIV yang ada,” katanya.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan penanganan HIV/AIDS secara lebih menyeluruh sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Harapannya Kota Palu menjadi kota yang semakin sehat, masyarakatnya semakin cerdas, dan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Renaldi. *
