JAKARTA, CS – Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien sebagai salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan persoalan birokrasi perlu diakui secara terbuka agar pemerintah dapat mencari solusi. Menurutnya, birokrasi seharusnya menjadi instrumen yang membantu pemerintah menjalankan kebijakan, bukan justru memperlambatnya.
“Kita harus mengakui masalah bangsa kita, antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien.”
Prabowo menegaskan pengakuan tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Ia meminta seluruh pihak berani menghadapi persoalan dan mencari jalan keluar.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” tegasnya.
Soroti Penyalahgunaan Wewenang
Prabowo juga menyinggung praktik penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh aparatur yang mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.
Menurutnya, praktik semacam itu harus diberantas secara terbuka. Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi persoalan yang terjadi di dalam birokrasi.
“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” kata Prabowo.
Ia menekankan persoalan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, juga harus melakukan pembenahan.
Minta Pemerintah Dengarkan Suara Rakyat
Prabowo mengatakan evaluasi terhadap birokrasi juga harus berpijak pada pengalaman masyarakat. Ia meminta pemerintah mendengarkan keluhan rakyat terkait pelayanan dan pelaksanaan program.
Menurut Prabowo, masih terdapat laporan mengenai program pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat sebagaimana mestinya.
“Dengarkan suara rakyat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan reformasi birokrasi sebagai bagian penting dari upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan kebijakan. Bagi Prabowo, birokrasi yang efektif bukan sekadar soal prosedur pemerintahan, tetapi berkaitan langsung dengan seberapa cepat manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat.
Sorotan terhadap birokrasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah di berbagai tingkatan untuk memastikan proses administrasi tidak berubah menjadi hambatan bagi pelayanan publik dan pembangunan nasional.*
