JOMBANG, CS – Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen pemerintah untuk memperketat efisiensi belanja negara sekaligus menekan ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pinjaman luar negeri. Langkah hemat ini diambil guna memastikan alokasi dana prioritas dapat disalurkan secara maksimal ke program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp200 triliun sampai Rp300 triliun setiap tahunnya.

Penghematan berskala besar tersebut dialihkan untuk membiayai berbagai program kerakyatan. Sejalan dengan strategi itu, pemerintah juga berupaya keras membatasi penarikan utang baru dan hanya membuka peluang pinjaman apabila skema yang ditawarkan memiliki beban bunga paling minim.

“Ini yang kita pakai saudara-saudara. Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjaman uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau pinjam uang kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujar Prabowo Subianto.

Sikap tegas Indonesia dalam menjaga kemandirian fiskal juga terbukti dari penolakan tawaran pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Beberapa bulan sebelumnya, delegasi Indonesia sempat menolak tawaran dana pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) saat menghadiri rangkaian pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tawaran pinjaman bernilai US$25 miliar hingga US$30 miliar dari IMF dan Bank Dunia tersebut ditujukan untuk mengamankan kondisi fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kendati demikian, pemerintah memutuskan untuk menolaknya lantaran cadangan dana dalam negeri dinilai masih sangat mencukupi.

“Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir US$25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman,” tutur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penolakan tersebut menegaskan ketahanan finansial nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dihitung secara cermat agar seluruh instrumen fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membebankan keuangan negara di masa depan.*