PALU, CS – Sejumlah elemen masyarakat sipil di Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menggelar aksi memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil (DBH), Selasa (8/9/2026).
Aksi tersebut dipimpin Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (PP HPA) Ashar Yahya dan melibatkan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya aliansi BEM mahasiswa se-Kota Palu, organisasi pergerakan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, praktisi jurnalistik, kelompok perempuan Talise, hingga warga Kabupaten Sigi.
Ketua Umum PP HPA, Ashar Yahya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan DBH yang dinilai belum mencerminkan kepentingan daerah penghasil.
Menurut Ashar, aksi tersebut akan dikemas secara simpatik dan tidak anarkis. Salah satu bentuknya adalah penggalangan uang koin pecahan Rp1.000 dari masyarakat.
Ia mengatakan penggalangan koin tersebut bukan sekadar aksi mengumpulkan uang, tetapi menjadi kritik satir terhadap para wakil rakyat asal Sulteng di tingkat pusat.
“Kami menggalang koin Rp1.000 bukan sekadar gagasan faktual. Ada kritik satire kepada elite politik yang sudah dipercaya menjadi wakil rakyat Sulteng di DPR RI, tetapi dinilai belum maksimal memperjuangkan hak fiskal daerah dari dana bagi hasil,” kata Ashar, di Palu, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, uang koin yang dikumpulkan masyarakat akan menjadi simbol dukungan moral agar anggota DPR RI daerah pemilihan Sulteng dan empat anggota DPD RI asal Sulteng lebih berani memperjuangkan kepentingan fiskal daerah.
“Aksi dilakukan dengan simpati, bukan anarki. Membangun kesadaran bersama, sukarela menyumbang koin Rp1.000 untuk menambah kekuatan dan keberanian anggota DPR RI Dapil Sulteng, termasuk empat anggota DPD RI utusan Sulteng,” tegasnya.
Ashar mengatakan PP HPA mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam aksi tersebut. Menurut dia, keresahan terhadap besaran DBH menjadi salah satu alasan berbagai kelompok masyarakat menyatakan sikap.
Ia juga menyinggung Keputusan Menteri ESDM Nomor 157 Tahun 2026 yang menurutnya turut menjadi perhatian masyarakat Sulteng.
“Harus dilawan. Kita juga bisa melawan kalau benar,” tandas Ashar.
Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat serta memperkuat perhatian wakil-wakil Sulteng di parlemen terhadap kepentingan daerah.
PP HPA menegaskan penyampaian aspirasi akan dilakukan secara damai dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan DBH dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap daerah. *
