DONGGALA, CS – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Donggala, menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Donggala terkait kebijakan anggaran desa, mulai dari penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, hingga penyederhanaan aturan penggunaan anggaran desa.
Aspirasi tersebut disampaikan Ketua DPC APDESI Merah Putih Donggala, Sadrik, bersama Ketua APDESI Merah Putih Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Aslan, dan Bendahara DPC APDESI Merah Putih Donggala, Ari, saat mendatangi Kantor DPRD Donggala, Rabu (11/11/2026).
Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Donggala, Yasin Latakan, bersama Ketua Komisi II DPRD Donggala, Alex.
Sadrik mengatakan, empat poin tuntutan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama para kepala desa di Kabupaten Donggala. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyesuaian alokasi anggaran desa sesuai ketentuan 10 persen dari pendapatan daerah di luar dana perimbangan.
Selain itu, APDESI meminta pemerintah daerah mempercepat pencairan DBH pajak yang selama ini cenderung direalisasikan pada perubahan anggaran atau menjelang akhir tahun.
Menurut Sadrik, keterlambatan pencairan DBH pajak berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta agar dana bagi hasil pajak yang semula dicairkan di perubahan atau di akhir tahun, bisa dicairkan pada awal tahun,” ujarnya.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunaan DBH pajak. APDESI berharap regulasi tersebut disederhanakan sehingga pemerintah desa memiliki keleluasaan menentukan pemanfaatan anggaran berdasarkan hasil musyawarah desa.
Sadrik menilai, alokasi DBH pajak yang diterima desa relatif terbatas, sementara penggunaannya masih dibatasi sejumlah program yang telah ditentukan.
“Keinginan kami di desa, dengan keadaan efisiensi sekarang ini, dana bagi hasil pajak itu perbupnya dipermudah saja. Diserahkan ke desa sesuai hasil musyawarah desa,” jelasnya.
Adapun tuntutan keempat menyangkut penetapan ADD sebesar 10 persen. Sadrik mengatakan, sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, APDESI pernah mengusulkan peningkatan porsi ADD menjadi 11 hingga 12 persen.
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini, pihaknya meminta agar alokasi ADD setidaknya dikembalikan pada standar 10 persen.
“Kami paham keadaan efisiensi anggaran mulai dari daerah sampai ke desa. Tapi paling tidak ADD kami dijadikan 10 persen,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Donggala, Yasin Latakan, mengatakan persoalan alokasi 10 persen berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang belum merata di seluruh desa.
Ia menjelaskan, dari 158 desa di Kabupaten Donggala, terdapat sejumlah desa yang realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target sekitar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian alokasi anggaran.
Meski demikian, Yasin menyatakan DPRD akan memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan APDESI untuk ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Donggala, Alex, menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Menurutnya, usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut masih terdapat sejumlah aspirasi desa yang telah berulang kali diusulkan, tetapi belum terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
Melalui penyampaian empat tuntutan tersebut, APDESI Merah Putih Donggala berharap DPRD dapat mengawal kebijakan anggaran daerah agar pemerintah desa memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *
