DONGGALA, CS – Ketua DPRD Donggala, Yasin Lataka, menjelaskan penyesuaian alokasi anggaran desa, khususnya terkait tuntutan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, salah satunya berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang belum merata di seluruh desa.
Yasin mengatakan, dari 158 desa di Kabupaten Donggala, terdapat sejumlah desa yang realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target sekitar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian alokasi anggaran.
Hal itu disampaikan Yasin saat menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Donggala di Kantor DPRD Donggala, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, APDESI menyampaikan empat tuntutan terkait kebijakan anggaran desa, yakni penetapan ADD sebesar 10 persen, percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, penyederhanaan aturan penggunaan DBH pajak, serta penyesuaian alokasi anggaran desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski terdapat sejumlah pertimbangan terkait kondisi penerimaan daerah, Yasin menyatakan DPRD akan memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan APDESI untuk ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Donggala, Alex, menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Menurut Alex, usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut masih terdapat sejumlah aspirasi desa yang telah berulang kali diusulkan, tetapi belum terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
Sebelumnya, Ketua DPC APDESI Merah Putih Donggala, Sadrik, bersama Ketua APDESI Merah Putih Provinsi Sulawesi Tengah, Aslan, dan Bendahara DPC APDESI Merah Putih Donggala, Ari, menyampaikan langsung empat tuntutan tersebut kepada pimpinan DPRD.
Sadrik mengatakan, tuntutan itu merupakan hasil musyawarah bersama para kepala desa di Kabupaten Donggala. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyesuaian alokasi anggaran desa sesuai ketentuan 10 persen dari pendapatan daerah di luar dana perimbangan.
Selain itu, APDESI meminta pencairan DBH pajak yang selama ini cenderung dilakukan pada perubahan anggaran atau menjelang akhir tahun dapat dipercepat ke awal tahun.
Menurut Sadrik, keterlambatan pencairan DBH pajak berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta agar dana bagi hasil pajak yang semula dicairkan di perubahan atau di akhir tahun, bisa dicairkan pada awal tahun,” ujarnya.
APDESI juga meminta perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunaan DBH pajak agar lebih sederhana. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki keleluasaan menentukan pemanfaatan anggaran berdasarkan hasil musyawarah desa.
“Keinginan kami di desa, dengan keadaan efisiensi sekarang ini, dana bagi hasil pajak itu perbupnya dipermudah saja. Diserahkan ke desa sesuai hasil musyawarah desa,” jelasnya.
Terkait ADD, Sadrik mengatakan APDESI sebelumnya pernah mengusulkan peningkatan alokasi hingga 11 sampai 12 persen sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini, pihaknya setidaknya meminta alokasi ADD dikembalikan menjadi 10 persen.
“Kami paham keadaan efisiensi anggaran mulai dari daerah sampai ke desa. Tapi paling tidak ADD kami dijadikan 10 persen,” tegasnya.
APDESI berharap DPRD Donggala dapat mengawal aspirasi tersebut agar kebijakan anggaran daerah tetap memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *
