DONGGALA, CS – Ketua Komisi II DPRD Donggala, Alex, menyoroti belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah usulan pembangunan desa yang telah berulang kali disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), tetapi belum terakomodasi dalam program organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Alex, usulan yang disampaikan mulai dari musrenbang tingkat desa hingga kabupaten semestinya menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan politisi PKS itu saat menerima aspirasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Donggala di Kantor DPRD Donggala, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah penting agar kebutuhan masyarakat yang telah diperjuangkan melalui mekanisme musrenbang dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, APDESI juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait kebijakan anggaran desa, mulai dari penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, hingga penyederhanaan aturan penggunaan anggaran desa.
Menanggapi tuntutan terkait ADD, Ketua DPRD Donggala, Yasin Latakan, menjelaskan bahwa penyesuaian alokasi anggaran desa salah satunya berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang belum merata di seluruh desa.
Yasin mengatakan, dari 158 desa di Kabupaten Donggala, terdapat sejumlah desa yang realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target sekitar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian alokasi anggaran.
Meski demikian, Yasin menyatakan DPRD akan memberikan perhatian terhadap aspirasi APDESI untuk ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
Sebelumnya, Ketua DPC APDESI Merah Putih Donggala, Sadrik, bersama Ketua APDESI Merah Putih Provinsi Sulawesi Tengah, Aslan, dan Bendahara DPC APDESI Merah Putih Donggala, Ari, menyampaikan empat tuntutan kepada pimpinan DPRD Donggala.
Sadrik mengatakan, tuntutan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama para kepala desa di Kabupaten Donggala. Salah satu yang diperjuangkan adalah penyesuaian alokasi ADD sebesar 10 persen dari pendapatan daerah di luar dana perimbangan.
Selain itu, APDESI meminta pencairan DBH pajak yang selama ini cenderung dilakukan pada perubahan anggaran atau menjelang akhir tahun dapat dipercepat ke awal tahun.
Menurut Sadrik, keterlambatan pencairan DBH pajak berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta agar dana bagi hasil pajak yang semula dicairkan di perubahan atau di akhir tahun, bisa dicairkan pada awal tahun,” ujarnya.
APDESI juga meminta perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunaan DBH pajak agar lebih sederhana. Dengan begitu, pemerintah desa memiliki keleluasaan menentukan pemanfaatan anggaran berdasarkan hasil musyawarah desa.
“Keinginan kami di desa, dengan keadaan efisiensi sekarang ini, dana bagi hasil pajak itu perbupnya dipermudah saja. Diserahkan ke desa sesuai hasil musyawarah desa,” jelasnya.
Terkait ADD, Sadrik mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, APDESI pernah mengusulkan peningkatan alokasi hingga 11 sampai 12 persen. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini, pihaknya setidaknya meminta agar alokasi ADD dikembalikan menjadi 10 persen.
“Kami paham keadaan efisiensi anggaran mulai dari daerah sampai ke desa. Tapi paling tidak ADD kami dijadikan 10 persen,” tegasnya.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, APDESI berharap DPRD Donggala dapat mengawal kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah agar kebutuhan masyarakat desa yang telah disampaikan melalui musrenbang dapat terakomodasi dalam program pemerintah daerah. *
