JAKARTA, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyambut baik atas diberlakukannya Undang Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022, tentang Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulteng menyatakan kesiapan untuk menjadi daerah Penopang atau penyangga IKN yang direncanakan tahun 2024 sudah mulai aktivitas Pemerintahannya.
Hal ini diungkapkan Gubernur H.Rusdy Mastura saat melakukan audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Ruang Kerja Menko Perekonomian, Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis 2 November 2023.
Turut mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr.H.Rudi Dewanto,SE,MM, Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Dr. H. Faidul Keteng,ST, Kabag Protokol F.Jator.
Menurut gubernur, Pemerintah Provinsi Sulteng saat ini telah menyiapkan beberapa sektor potensial untuk menjadi daerah penyangga diantaranya, transportasi, pertanian, pertambangan dan pariwisata.
Berkenaan hal tersebut, kata Gubernur, Pemerintah Provinsi Sulteng telah mengirimkan usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulteng berbasis klaster Perwilayahan ke Pemerintah Pusat.
Selanjutnya disampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng termasuk provinsi yang pertumbuhan ekonominya tinggi mencapai 15,17 persen sepanjang tahun 2022, yang jauh melesat di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,31 persen.
Lebih lanjut, capaian realisasi Investasi Provinsi Sulteng menduduki peringkat ke 3 Nasional, dengan capaian Rp. 111,18 Triliun. Capaian ini melampaui target realisasi Investasi sejumlah Rp 53.09 Triliun yang diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di tahun 2022.
“Alhamdulillah sejak saya memimpin, PAD kita juga meningkat drastis dari hanya Rp 900 Miliar, naik menjadi Rp 1,9 Triliun,” katanya.
Terakhir, Gubernur Rusdy Mastura mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan usulan Raperpres tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik usulan Raperpres tersebut dari Pemerintah Provinsi Sulteng dan berikutnya akan diambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku. **
