PASANGKAYU, CS – Mewakili Bupati Pasangkayu H. Yaumil Ambo Djiwa, S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Muh. Zain Machmoed, S.Sos, mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (30/04/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan, S.H., M.H., tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan kepegawaian, reformasi birokrasi, serta penguatan hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam penyampaiannya, Ahmad Irawan menegaskan pentingnya segera disusunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan BUMD serta pelaporan perkembangan pembangunan di daerah.
Ia juga menekankan perlunya laporan pengelolaan kepegawaian dan percepatan penyelesaian masalah tenaga honorer.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., turut menyampaikan bahwa RDP ini juga menjadi wadah evaluasi dalam hal pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, penguatan peran BLUD, serta pengawasan birokrasi daerah secara menyeluruh.
Sebanyak 13 Gubernur dan Wakil Gubernur dari berbagai provinsi turut memaparkan kondisi dan tantangan masing-masing daerah. Salah satu di antaranya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Salim S. Mengga, yang menyoroti persoalan lahan sawit serta ketertiban ASN dan non-ASN di wilayahnya.
Dalam forum ini, Muh. Zain Machmoed didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, yakni Asisten II, Asisten III, Kepala Dinas Kominfopers, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, dan Kepala BPKAD, yang mengikuti jalannya rapat dari Ruang Rapat Bupati Pasangkayu.
Usai mengikuti rapat, Sekda Muh. Zain Machmoed menyimpulkan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat, serta meningkatkan pemahaman teknis dalam implementasi kebijakan pemerintahan di tingkat lokal.
“Rapat ini menjadi forum strategis untuk membangun hubungan yang lebih erat antar kepala daerah, memperlancar implementasi program nasional, serta mendorong harmonisasi kebijakan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal,” pungkasnya.
Reporter : Anah
