PALU, CS – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025.
Rakorda secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Selasa (8/7/2025).
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas kontribusi semua pihak dalam menyukseskan program Bangga Kencana yang dianggap sebagai motor penggerak pembangunan kependudukan dan keluarga.
“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas serta mendukung program prioritas daerah, seperti “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat”, menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Reny.
Kata Wagub, Bangga Kencana bukan sekadar program, tetapi penggerak kemajuan daerah. Sehingga menurutnya, patut disyukuri karena indikator pembangunan kependudukan di Sulteng menunjukkan tren positif.
Wagub menekankan perlunya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui posyandu dan edukasi langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyoroti angka prevalensi stunting di Sulteng yang meski mengalami penurunan dari 28,2 persen tahun 2022 menjadi 26,1 persen di 2024, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang kini berada di angka 19,8 persen.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton, dalam keterangannya menyebut bahwa pihaknya terus mendorong intervensi berbasis data. Pendataan Keluarga 2024 (PK24) mencatat adanya 789.377 keluarga di Sulteng, dengan 431.185 pasangan usia subur.
Kata Teny, berdasarkan data BKKBN, Total Fertility Rate (TFR) Sulteng, tahun 2024 tercatat sebesar 2,26 anak per perempuan, mendekati angka pengganti ideal. Penggunaan kontrasepsi modern juga meningkat menjadi 58,9 persen, dengan 34,5 persen di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Namun demikian, tantangan tetap ada. Sebanyak 13,8 persen pasangan usia subur masih belum terpenuhi kebutuhan layanan KB-nya.
“Kami terus mengembangkan strategi yang adaptif dan kolaboratif, terutama dalam menyasar kelompok rentan seperti remaja, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera,” ujarnya.
Rakorda dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Muhammad Arus Abdul Karim, unsur Forkopimda Sulteng, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Tenny C. Soriton beserta jajaran, serta para pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng dan perwakilan pemangku kepentingan lainnya.
Editor : Yamin
