SIGI, CS – Jalur Kebun Kopi yang menghubungkan Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) kembali menjadi sorotan.
Ruas jalan yang saban tahun dilanda longsor itu dinilai membutuhkan terobosan mitigasi jangka panjang agar tidak terus menjadi beban anggaran akibat perbaikan yang berulang.
Kondisi tersebut bahkan memunculkan pameo di tengah masyarakat bahwa Jalur Kebun Kopi merupakan “proyek abadi” karena kerusakan akibat longsor hampir selalu terjadi setiap tahun dan membutuhkan penanganan berulang.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi, menilai pendekatan penanganan longsor selama ini masih didominasi pembangunan infrastruktur fisik seperti pemasangan geomat. Padahal, pendekatan tersebut membutuhkan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang tidak sedikit serta rentan mengalami kerusakan.
Menurut Asep, pemerintah perlu mulai mempertimbangkan pendekatan bioengineering dengan memanfaatkan vegetasi yang mampu memperkuat lereng secara alami, seperti bambu dan rumput vetiver atau akar wangi.
“Tanaman tersebut memiliki sistem perakaran yang mampu menembus hingga kedalaman tiga sampai lima meter sehingga efektif memperkuat struktur tanah dan mengurangi risiko longsor,” kata Asep saat menjadi narasumber dalam Dialog Jurnalis bertema Menguatkan Narasi Media tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Lanskap Palu-Sigi-Donggala di Latoratima, Kabupaten Sigi, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, akar rumput vetiver berfungsi layaknya “paku bumi biologis” yang mengikat agregat tanah pada lereng. Sementara bambu mampu menyerap lonjakan volume air tanah saat curah hujan ekstrem terjadi.
Menurutnya, pendekatan berbasis ekosistem dapat menjadi bagian penting dari strategi pengurangan risiko bencana, sekaligus menekan biaya penanganan jangka panjang dibandingkan mengandalkan infrastruktur semata.
Asep mengatakan, kini yang dibutuhkan adalah kemauan dan keberanian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada langkah-langkah mitigasi yang manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang.
“Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tetapi memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, atau tetap berkutat pada pameo Kebun Kopi sebagai proyek abadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan BPBD Sulawesi Tengah, Surya DM Harun, menegaskan bahwa urusan kebencanaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang bersifat prioritas. Karena itu, penanganan bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
Menurut dia, upaya mitigasi, pencegahan, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Dalam dialog tersebut, Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sulawesi Tengah, Neni Muhidin, juga mengingatkan pentingnya peran media dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai isu kebencanaan.
“Media memiliki peran strategis untuk menjembatani informasi teknis dari pemerintah kepada publik. Tantangan terbesar media adalah membumikan narasi sains kebencanaan menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat,” kata Neni.
Dialog tersebut menjadi ruang diskusi antara pegiat kebencanaan, pemerintah, dan jurnalis untuk memperkuat narasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah Palu, Sigi, Donggala serta daerah lain di Sulawesi Tengah yang rentan terhadap ancaman bencana. **
