PALU,CS – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola, menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi program Asta Cita di tingkat daerah.
Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Lembah Tidar, Magelang, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang digelar di kompleks Akademi Militer (Akmil) itu diikuti 503 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.
Forum tersebut bertujuan menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran strategis pimpinan legislatif daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Ia menyebut, kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga ditentukan oleh integritas dan kinerja pemimpin di daerah.
“Sebagai anak bangsa, sebagai patriot, saya datang ke sini menjumpai saudara-saudara dengan satu pra-anggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” ujar Presiden di hadapan peserta KPPD.
Presiden juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran keuangan daerah. Pimpinan DPRD diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Rico Djanggola menyatakan kesiapan DPRD Kota Palu untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional dan berintegritas.
“Kami merasa beruntung mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Ini menjadi pedoman penting bagi kami untuk memastikan seluruh kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan program strategis nasional, termasuk Asta Cita, dapat diimplementasikan secara optimal di Kota Palu.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
KPPD juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas RI, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat kapasitas pimpinan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. *
