PALU, CS – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus memperkuat mutu pelayanan keluarga berencana (KB) melalui penguatan konseling kepada calon akseptor.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap pasangan usia subur memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan objektif sebelum menentukan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Forum Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan KB melalui Peningkatan Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII) yang digelar di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (15/7/2026).
Forum diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kota Palu, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Palu dan Kabupaten Sigi, pengelola pelayanan KB di rumah sakit dan puskesmas, bidan Tempat Praktik Bidan Mandiri (TPBM) peserta Kelas Ayah Idaman (AMAN), serta penyuluh KB (PKB/PLKB).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Nuryamin, yang memberikan sambutan secara daring, menegaskan bahwa kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat kontrasepsi, tetapi juga oleh kualitas informasi yang diterima calon akseptor melalui proses konseling.
“Pelayanan KB harus terus kita tingkatkan kualitasnya agar masyarakat semakin memahami metode kontrasepsi yang dipilih. Akseptor berhak mendapatkan informasi yang benar, lengkap, objektif, dan mudah dipahami, termasuk mengenai manfaat, efek samping, maupun kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan agar kontrasepsi tetap aman dan efektif,” ujar Nuryamin.
Dalam forum tersebut, dr. Irwan Muhaemin, Sp.OG., dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan strategi peningkatan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS).
Menurutnya, pelayanan KB Pascapersalinan (KBPP) merupakan momentum terbaik untuk memberikan konseling karena ibu yang baru melahirkan dapat memperoleh informasi secara komprehensif sebelum memilih metode kontrasepsi.
Ia menegaskan bahwa keputusan penggunaan kontrasepsi harus didasarkan pada pemahaman yang benar melalui konseling, bukan dipengaruhi oleh mitos yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, Dr. Apt. Syafika Alaydrus, M.Si. menjelaskan pentingnya menjaga kualitas alat dan obat kontrasepsi (alokon) serta bahan medis habis pakai (BMHP).
Menurutnya, mutu pelayanan juga dipengaruhi oleh kualitas produk yang digunakan, termasuk penyimpanan alokon sesuai standar agar efektivitasnya tetap terjaga.
Materi mengenai konseling berbasis Method Information Index (MII) disampaikan oleh Dr. Fitri Sulistiyani.
Ia menjelaskan bahwa MII menjadi indikator kualitas pelayanan KB dengan mengukur apakah akseptor telah memperoleh informasi mengenai pilihan metode kontrasepsi lain, memahami efek samping metode yang dipilih, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping.
Forum juga menghadirkan Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng, Liana Dewi Taufiq, yang memaparkan kegiatan prioritas KBKR Tahun 2026, termasuk penambahan Metode Amenorea Laktasi (MAL) dalam perhitungan capaian KB Pascapersalinan.
Selain itu, Agung Aeraningsih, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Palu menjelaskan pelaksanaan Dana Penggerakan Pelayanan KB Tahun 2026 untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan KB di lapangan.
Melalui forum koordinasi ini, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng berharap seluruh mitra pelayanan semakin memperkuat kualitas konseling, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap masyarakat memperoleh informasi kontrasepsi yang benar, lengkap, dan mudah dipahami sehingga mampu memilih metode KB yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhannya. *
