Upaya Gianni Infantino mempertahankan kursi Presiden FIFA hingga periode berikutnya mendapat tantangan baru. Organisasi hak asasi dan tata kelola olahraga, FairSquare, mendesak FIFA menyatakan Infantino tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2027.

FairSquare mengirimkan surat kepada Komite Governance, Audit and Compliance FIFA pada 13 Agustus 2026. Mereka mempersoalkan penafsiran FIFA terhadap batas masa jabatan presiden yang dinilai membuka jalan bagi Infantino untuk menjalani periode keempat.

Dalam statuta FIFA, presiden dibatasi maksimal tiga periode. Persoalan muncul karena masa jabatan pertama Infantino, sejak terpilih pada 2016 hingga 2019, sebelumnya dinilai tidak dihitung sebagai satu periode penuh.

Infantino menggantikan Sepp Blatter pada 2016 setelah Blatter mengundurkan diri. Ketika itu, Infantino menjalankan sisa masa jabatan Blatter sebelum terpilih kembali pada 2019 dan 2023.

FIFA pada 2022 mendukung penafsiran bahwa masa jabatan 2016-2019 tidak dihitung dalam batas tiga periode. Keputusan tersebut memungkinkan Infantino kembali maju dalam pemilihan 2027.

FairSquare menilai keputusan itu bertentangan dengan maksud pembatasan masa jabatan. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa pengecualian semacam itu dapat menciptakan preseden bagi konsentrasi kekuasaan di tubuh federasi sepak bola dunia.

Infantino sendiri telah menyatakan keinginannya untuk maju kembali. Jika terpilih, ia akan memimpin FIFA hingga 2031.

Pemilihan Presiden FIFA berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di Maroko. Sejauh ini, Infantino merupakan satu-satunya kandidat yang secara terbuka menyatakan niat untuk maju.

Tekanan terhadap Infantino datang ketika kritik terhadap kepemimpinannya juga meningkat. Sejumlah konfederasi dan asosiasi sepak bola mempertanyakan kebijakan serta tata kelola FIFA, termasuk rencana investasi besar pada entitas komersial yang berkaitan dengan kompetisi FIFA.

Dengan demikian, persoalan masa jabatan bukan sekadar soal pencalonan Infantino. Perdebatan tersebut menyentuh pertanyaan lebih besar mengenai batas kekuasaan dan tata kelola organisasi sepak bola terbesar di dunia.*