Berani Bedah Rumah Sulteng Raih Terbaik II Nasional, Dapat Insentif Rp1 Miliar

PALU, CS – Program “Berani Bedah Rumah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih penghargaan Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar serta tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit bagi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Dr. Akris Fatta Yunus, MM, menyampaikan informasi tersebut saat menjawab pertanyaan media ini melalui pesan WhatsApp, Senin (26/10/2026).

Menurut Akris, program “Berani Bedah Rumah” yang digagas Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido itu dicanangkan pada 12 April 2026. Program tersebut menyasar masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

Ia mengatakan, penanganan RTLH melalui program tersebut menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2025, jumlah rumah yang ditangani tercatat sebanyak 1.260 unit, kemudian meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.

“Atas pencapaian ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian PKP, Kadis Perkimtan Sulteng, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memberikan perhatian, keseriusan, kerja sama, dan kolaborasi yang baik,” ujar Akris.

Ia menjelaskan, penanganan RTLH pada 2026 didukung berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBD kabupaten/kota, hingga APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Melalui APBD provinsi, Dinas Perkimtan Sulteng melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 124 unit. Anggaran pembangunan rumah baru mencapai Rp80 juta per unit, sedangkan peningkatan kualitas atau rehabilitasi berkisar Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit.

Selain itu, terdapat pembangunan sanitasi berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dengan anggaran Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.

Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan penanganan RTLH sebanyak 160 unit. Adapun melalui APBN, Kementerian PKP menangani 8.750 unit rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulteng, jumlah rumah tidak layak huni di provinsi tersebut terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024, jumlah RTLH tercatat sebanyak 133.833 unit dengan angka kemiskinan sebesar 11,77 persen. Pada 2025, jumlah RTLH turun menjadi 132.573 unit dan angka kemiskinan menjadi 10,92 persen.

Sementara pada 2026, jumlah RTLH kembali berkurang menjadi 123.539 unit, sedangkan angka kemiskinan tercatat sebesar 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.

Akris mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melanjutkan program “Berani Bedah Rumah” sebagai salah satu prioritas pembangunan pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang layak.

Ia berharap penurunan jumlah RTLH dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

“Dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni, kami tetap optimistis program ini memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso,” ungkapnya. **