PALU, CS – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Novalina, mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat penyusunan dan penerapan manajemen risiko strategis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Novalina saat memimpin Rapat Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Generik melalui Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Provinsi Sulteng Triwulan IV Tahun 2026, di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Kamis (5/11/2026).
Dalam arahannya, Novalina menegaskan bahwa manajemen risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, manajemen risiko harus menjadi instrumen pengendalian yang diterapkan secara berkelanjutan melalui proses identifikasi, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai potensi risiko.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko secara terintegrasi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah.
“Melalui pendampingan ini, kita berharap dapat mempersiapkan penerapan manajemen risiko dengan lebih baik, sehingga ke depan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” ujarnya.
Novalina juga mengapresiasi pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Ia berharap pembinaan tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi ant perangkat daerah, serta memastikan pengelolaan risiko terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Untuk mengoptimalkan proses penyusunan, Novalina mendorong pelaksanaan pembinaan melalui beberapa sesi diskusi yang melibatkan perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan keterkaitan program pembangunan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar identifikasi risiko lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bersama, khususnya di tingkat pimpinan perangkat daerah, agar manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap langkah mitigasi risiko dapat dilaksanakan serta diukur efektivitasnya.
Penyusunan manajemen risiko juga diarahkan mencakup sejumlah aspek strategis pemerintahan, mulai dari perencanaan, pendapatan daerah, penganggaran, hingga pelaksanaan program lintas perangkat daerah. Dengan demikian, potensi hambatan terhadap pencapaian target pembangunan dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Novalina berharap sinergi dengan BPKP terus diperkuat melalui sosialisasi, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulteng, A. Haris, S.E., M.M., jajaran BPKP, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. *
