PALU, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menekankan pentingnya perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam setiap penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda), guna memastikan regulasi yang dihasilkan tidak membatasi hak masyarakat maupun menimbulkan diskriminasi.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud yang hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng mengatakan, setiap rancangan regulasi daerah harus melalui kajian mendalam, baik dari aspek yuridis, substansi maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Menurutnya, pertimbangan HAM tidak boleh hanya menjadi bagian dari evaluasi akhir, tetapi harus diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda.
Hal tersebut penting agar setiap ketentuan yang dirumuskan mampu memberikan perlindungan dan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat.
Ia menegaskan, pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan kepentingan publik serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang kehilangan haknya akibat pemberlakuan suatu regulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Sulteng, Sitti Rahmawati.
Rapat tersebut membahas analisis dan evaluasi sejumlah Ranperda dari perspektif HAM sebagai bagian dari proses penyempurnaan regulasi daerah.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Sulteng mendorong agar setiap produk hukum daerah tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat. *
