PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menangguhkan sementara operasional tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian standar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penangguhan tersebut merupakan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan terhadap sejumlah dapur MBG yang dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Imelda mengungkapkan bahwa dari 37 SPPG yang beroperasi di Kota Palu, sebanyak 13 SPPG telah menjalani pemeriksaan langsung di lapangan. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan pembenahan, sehingga tiga SPPG untuk sementara ditangguhkan hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan terkait berbagai kejadian yang ditemukan di dapur-dapur MBG. Apalagi ini merupakan program pemerintah pusat yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo,” ujar Imelda.
Sejumlah temuan yang menjadi perhatian pemerintah meliputi pengelolaan limbah dapur, penggunaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem pengelolaan sampah, serta penyimpanan bahan makanan yang belum sesuai standar keamanan pangan.
Menurut Imelda, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan seluruh proses pengolahan hingga makanan siap dikonsumsi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan program tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Program ini sangat bagus dan tepat bagi anak-anak yang memang membutuhkan. Tetapi ketika pengolahannya tidak baik, maka yang menjadi sorotan bukan hanya kepala SPPG, tetapi juga pemerintah daerah,” tegasnya.
Karena itu, Imelda meminta seluruh pengelola SPPG tidak mengabaikan standar operasional yang berlaku. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan dan penyimpanan bahan pangan, proses memasak, penyajian makanan, hingga pengelolaan limbah harus dilaksanakan secara benar.
“Kami berharap seluruh penerima manfaat benar-benar menikmati makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas sesuai tujuan program,” katanya.
Untuk memastikan pembenahan berjalan konkret, Wakil Wali Kota menginstruksikan seluruh kepala SPPG bersama mitra pelaksana menyusun rencana aksi perbaikan yang memuat langkah penanganan, jadwal penyelesaian, serta bukti pendukung.
Fokus pembenahan diarahkan pada penyelesaian persoalan IPAL, pemantauan kualitas air limbah, dan perbaikan tata kelola sampah sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil monev.
Perangkat daerah teknis juga diminta memberikan pendampingan serta melakukan verifikasi langsung terhadap perbaikan yang dilaksanakan masing-masing SPPG.
Pemkot Palu selanjutnya akan melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti.
Melalui langkah pengawasan tersebut, Pemkot Palu berharap seluruh SPPG dapat memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kelayakan fasilitas pengolahan makanan, sehingga Program MBG dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
