BANGGAI,CS-Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Banggai saat tengah menseriusi perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, khususnya Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pengemis, pemulung, lansia terlantar dan anak terlantar.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, Pengemis, Pemulung, Lansia Terlantar dan Anak Terlantar di Kabupaten Banggai.
Dijelaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, berdasarkan Keputusan Bupati Banggai yang telah ditandatangani pada 4 November 2026, menjadi bukti bahwa penanganan kelompok rentan sebagai salah satu perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam SK tersebut, Bupati Banggai membentuk Tim Terpadu yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan kewilayahan, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD, kepolisian, Koramil, kecamatan, desa/kelurahan, Puskesmas, pekerja sosial, TKSK, pendamping PKH hingga TAGANA.
Hariadi menegaskan bahwa keberadaan SK Tim Terpadu bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi landasan kerja bersama dalam memastikan setiap persoalan sosial di lapangan mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, terkoordinasi dan berkelanjutan.
Dalam SK tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banggai berperan dalam penjangkauan dan pendataan, asesmen sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, penelusuran keluarga dan reunifikasi, koordinasi lintas sektor serta pemantauan pascarehabilitasi sosial.
Sementara itu, unsur kesehatan memiliki peran dalam pemeriksaan dan asesmen klinis, pengobatan dan rujukan, sedangkan Satpol PP, kepolisian, Dukcapil, pendidikan, perhubungan, rumah sakit dan perangkat daerah lainnya memiliki tugas sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, keterlibatan Camat menjadi penanggung Jawab Penanganan di Wilayah merupakan perhatian penting dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini adalah penguatan peran kecamatan sebagai penanggung jawab wilayah.
Dimana, peran pemerintah kecamatan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap laporan atau temuan masyarakat di wilayahnya dapat segera diterima, dicatat, diidentifikasi dan dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan.
Terhadap alur kerja, menurutnya telah ditetapkan dalam SK dimulai dari penemuan atau laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penerimaan laporan oleh desa/kelurahan dan kecamatan, asesmen awal, penanganan sesuai tingkat kedaruratan, koordinasi dan rujukan, rehabilitasi sosial serta tindakan lanjut, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pemerintah Kabupaten Banggai mendorong agar seluruh anggota Tim Terpadu memiliki pola kerja yang responsif. Ketika ditemukan ODGJ terlantar, pengemis, pemulung, lansia terlantar atau anak terlantar, maka laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Terhadap penanganannya, saat ini metode yang dilakukan bukanalh semata-mata penertiban, tetapi mengedepankan kemanusiaan, perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, penelusuran keluarga dan reunifikasi apabila memungkinkan serta pemberdayaan sesuai kondisi penerima layanan.
“ODGJ, pengemis, pemulung, lansia terlantar dan anak terlantar merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial,” imbuhnya.
Penyerahan SK Tim Terpadu diserahkan langusng oleh Kepala Dinas Sosial Hariadi Bola,SH pada seluruh TIM Terpadu, Kamis, 12 November 2026 pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Umum.
Dinsos SIGAP — SIAP, INKLUSIF, GERAK CEPAT, AMANAH, PEDULI.**
Editor: Amlin
