PALU, CS – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo memimpin rapat koordinasi penanganan bencana non alam Covid-19 dan percepatan rehab-rekon pascabencana 28 September 2018, Selasa 10 November 2020, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Rapat yang digelar langsung sekaligus virtual ini, dihadiri unsur-unsur pejabat utama BNPB, gugus tugas nasional, Forkopimda provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Sulteng.
Wakil Gubernur Sulteng, H Rusli Dg. Palabbi dalam kesempatan itu menyampaikan, sejumlah hal tentang kebijakan penanganan pandemi yang telah ditempuh pemerintah provinsi melalui gugus tugas provinsi.
Wagub menjelaskan, sejauh ini jumlah kasus positif Covid 19 di Sulteng menyentuh angka 1.047 kasus. Meski demikian, hingga Senin 9 November 2020 tidak ada penambahan kasus baru.
Menurut dia, untuk jumlah kesembuhan pasien mencapai 73,45 persen atau setara 769. Mortalitas (kematian) 4,01 persen atau setara 236 dan jumlah sampel dalam proses lab sebanyak 127.
“Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan kasus penyebaran terendah secara nasional, dengan urutan ke 31 dari 34 provinsi,” ungkapnya.
Wagub menambahkan, penanganan wabah Covid 19 di Sulteng memiliki enam rumah sakit rujukan, tiga alat PCR, APD, obat-obatan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai di 13 kabupaten/kota.
“Adapun permasalahan yang dihadapi, ada empat poin yang belum optimal, yaitu edukasi ke masyarakat, penertiban di tempat-tempat keramaian, tracking di kabupaten/kota dan kepatuhan protokol kesehatan 3M. Sedangkan beberapa item medis yang masih kurang, meliputi reagen PCR, baju hazmat, handscoon steril dan nonsteril, masker, faceshield dan lain-lain,” ungkapnya.
Pandemi Covid-19 juga diakuinya, turut berdampak terhadap proses rehab-rekon pascabencana, sehingga dikhawatirkan meleset dari tenggat waktu 31 Desember 2020, sesuai keputusan Inpres 10 Tahun 2018 .
“Kami berharap semoga dari koordinasi dan pembahasan ini dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi penting,” pintanya.
Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, walaupun jumlah kasus tergolong rendah secara nasional akan tetapi dari pantauan sistem realtime penerapan protokol kesehatan BNPB, ditemukan fakta bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Sulteng memakai masker baru 78 persen, dan kepatuhan jaga jarak 75 persen.
Kurang patuhnya masyarakat memakai masker banyak ditemukan di tempat-tempat publik seperti perumahan, restoran, pasar dan pusat wisata sedangkan jaga jarak banyak terjadi di tempat olahraga.
Olehnya jenderal bintang tiga ini berpesan, penerapan protokol kesehatan 3M sebagai vaksin terbaik sampai saat ini jangan sampai kendor.
“Upaya pencegahan harus jadi prioritas komponen bangsa. Oleh karena itu kita semua harus kerja keras untuk memutus mata rantai dengan pencegahan,” tegas kepala BNPB.
Selain itu pemeriksaan spesimen lab juga diharapnya, dapat lebih dipercepat sehingga pasien positif jadi lebih cepat diisolasi dan ditangani.
“Semakin cepat penanganan maka semakin tinggi kesembuhan,” ucapnya.
Terkait permasalahan rehab-rekon, Kepala BNPB mengusulkan supaya pemerintah provinsi membuat usulan perpanjangan tahapan rehab rekon kepada presiden.
“Segera diusulkan ke pemerintah pusat sehingga Kami di BNPB bisa melakukan percepatan-percepatan,” pungkasnya.
Di akhir pertemuan, Kepala BNPB secara simbolis memasangkan rompi BNPB kepada wagub sekaligus menyerahkan bantuan alkes, serta tanaman vetiver untuk mitigasi bencana kepada Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf. (TIM)
