DONGGALA, CS – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Donggala angkat bicara, terkait sikap politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membentuk panitia angket untuk Bupati.
FKUB menilai, sikap DPRD itu hanya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Sehingga DPRD disarankan untuk menghentikan proses penyelidikan panitia angket.
Ketua FKUB Donggala, Abdullah Yahya Sumena, mengaku sudah melakukan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Donggala beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, ia menyarankan kepada Ketua DPRD Donggala, Takwin agar memberhentikan kerja panitia Hak angket.
Menurutnya, proses penyelidikan hak angket berpotensi untuk menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, apalagi simpatisan dan pendukung bupati Donggala juga sudah mulai menunjukan aksi-aksi keberatan dengan terbentuknya panitia angket DPRD Donggala.
“Secara tegas kami meminta agar DPRD memberhentikan proses kerja panitia angket, sebab berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan, jika prosesnya tetap berjalan, ” ucapnya kepada channelsulawesi.id, di Kantor FKUB Donggala, Kamis 22 Juli 2021.
Ketua FKUB berdalil, sebagai tokoh masyarakat sangat patut melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi memicu pertentangan di tengah masyarakat.
“Makanya FKUB turun tangan, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah, hak angket dihentikan, kami tidak menghalangi kerja DPRD, tetapi kami memberikan saran, ” tegasnya.
Lebih lanjut, kata dia, Bupati Donggala sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hal itu terbukti dengan berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Donggala.
“Jika memang ada kekeliruan terhadap kebijakan yang dikeluarkan bupati, semestinya DPRD bisa membangun komunikasi dengan bupati, menyelesaikan persoalan tersebut secara internal, tidak perlu membentuk panitia khusus seperti panitia angket, ” ucap mantan anggota DPRD di zaman orde baru ini.
Bahkan Abdullah mengklaim, bahwa tidak ada masyarakat yang resah terhadap kepemimpinan Bupati Donggala, Drs Kasman Lassa. Jikalau pun ada masyarakat yang mengaku resah, sudah bisa dipastikan hanyalah sebuah hasutan yang tidak bernilai.
“Jadi kalau ada yang mengatakan bupati itu bekerja negatif, sesungguhnya hanya hasutan yang tidak ada nilainya menurut FKUB Donggala. Kami sangat menyangkan DPRD sebagai mitra daerah, yang juga wakil dari rakyat, semestinya menjaga stabilitas keamanan bukan malah memperkeruh suasana. Sekalian lagi Angket harus di Hentikan, ” ucapnya lagi.
Senada dengan hal itu, salah seorang pengurus FKUB dari komunitas Kristen, Hans Lage, menekankan bahwa semestinya dalam situasi seperti ini, DPRD harus mendukung pemerintah daerah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Donggala, karena telah banyak menelan korban jiwa.
“Panitia angket harus dihentikan, lebih baik saat ini DPRD bangun komunikasi dengan Bupati, sampaikan apa yang mejadi kekeliruan Bupati agar di evaluasi, demi pembangunan daerah. Bupati sangat terbuka dengan mitra-mitranya, jadi silahkan bangun komunikasi yang baik, agar bupati bisa melakukan evaluasi untuk kemajuan daerah,” tandasnya. (ADK)
