Pemkot Palu Serahkan DHKP, SPT dan PBB-P2 pada 8 Kecamatan

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menyerahkan DHKP pada Camat Palu Selatan. (FOTO : channelsulawesi.id)

PALU, CS – Pemerintah Kota Palu menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), Surat Pemberhentian Pajak Tertuang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) P2 kepada 8 kecamatan dan 46 kelurahan se Kota Palu.

Acara yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu  dilaksanakan, di halaman kantor Wali Kota Palu, Kamis 17 Maret 2022 pukul 08.30 Wita.

Hadir dalam kesempatan itu kepala Bapenda Kota Palu, Irmawati Alkaf, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Gusri Wantoro, dan sejumlah kepala  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari bank, perhotelan dan pelaku usaha lainnya.

Baca Juga :  11 Ambil Formulir, Baru 6 Balon Wali Kota Palu Masuk Sicakada DPP PKB

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapenda Kota Palu yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan itu.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. PBB juga berperan besar sebagai salah satu sumber pendapatan negara,” kata Walikota.

Hadianto mengungkapkan,  saat ini pemerintah Kota Palu sedang memikul beban yang berat. Untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat hanya bergantung pada hutang luar negeri dengan tingkat suku bunga yang tidak kecil, ataupun dari sumber daya alam migas yang semakin menipis.

Baca Juga :  KPU Palu Tetapkan 35 Caleg Terpilih Periode 2024 - 2029

Menurutnya, harapan pemerintah salah satunya yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat dalam APBN yang menunjukkan semakin besarnya prosentase penerimaan negara dari pajak.

Oleh karena itu penggalian penerimaan dari sektor pajak masih dapat dioptimalkan dengan berbagai sarana misalnya ekstensifikasi pajak (menambah jumlah wajib pajak) maupun dengan intensifikasi pajak (mengaktifkan atau menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada).

“Untuk itu kepada camat dan lurah agar selalu melakukan pemantauan terhadap petugas PBB. Serta koordinasi dengan ketua RT dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak agar SPPT tersebut benar-benar sampai ke wajib pajak, serta mengintensifkan pemungutan, sehingga penerimaan yang telah ditetapkan pada setiap kelurahan dapat terus meningkat dari tahun sebelumnya,” tandasnya. **

Pos terkait