Konsultasi ke Kemendes PDTT, Sri Lalusu Sebut Kepala Daerah Intervensi Dana Desa

SULTENG,CS – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, Selasa 12 April 2022 di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus, Yahdi Basma diterima
Direktur Advokasi dan Kerjasama Sesa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Muh Fachri.

Bacaan Lainnya

Ikut serta dalam rombongan Wakil Ketua Pansus 1, Ronald Gulla beserta anggota antara lain, Sri Indraningsi Lalusu, Abdul Karim Al Jufri, H Ambo Dalle, H M Tahir H Siri, Ellen Esther Pelealu, Naser Djibran dan Rosmini A. Batalipu

Yahdi Basma mengatakan, Raperda ini merupakan Inisiatif Komisi 1 DPRD Sulteng.

Baca Juga :  Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, DPRD Sulteng Dukung Sikap Organisasi Profesi

Menurutnya, penyusunan Raperda ini sebagai upaya kongkrit di DPRD untuk memastikan banyaknya uang negara yang digelontorkan ke desa, khususnya di Sulteng bisa bernilai produktif untuk mendongkrak kesejahteraan dan mengurangi kemisikinan dan kesenjangan

Sementara itu, Sri Indraningsih Lalusu, menyatakan, inisiatif pembentukan Raperda ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang mencuat di desa. Masalah tersebut kerap menjadi keluhan masyarakat ke DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Sri Indraningsih Lalusu menyebut, konsultasi yang mereka lakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan daerah terkait hal itu.

Pemerintah desa jelasnya butuh adanya pengawasan yang pasti. Karena mereka mengaku diawasi banyak pihak. Sementara perdampingan kejaksaan dinilai sangat menyiksa.

“Apalagi selama ini kita ketahui pengunaan dana desa itu kadang di intervensi kepala daerah,”ungkap Sri Indraningsih Lalusu.

Baca Juga :  Lab Terpadu Untad yang Dibiayai SBSN Hari ini Diresmikan

Ronald Gulla dalam konsultasi itu menyampaikan aparat pemerintah desa yang silih berganti menyebabkan pengelolaan desa masih amburadul. Hal itu terjadi karena SDM Kepala desa dibeberapa desa masih sangat terbatas

Karena itu, dengan adanya Raperda tersebut, nantinya pemeri provinsi bisa menjadi penengah agar pemerintah kabupaten tidak asal asalan dalam pengawasan serta tidak serampangan dan sembarang menginterfensi dana desa.

Direktur Advokasi dan  Kerjasama Desa dan Lerdesaan Kemendes PDTT M Fahri menjelaskan, selama ini tidak ada yang mampu mengaudit 1.842 desa di Sulteng.

Karena menurutnya, objek desa yang jumlahnya terlalu banyak dan sumber dayanya terbatas. Sementara jumlah auditor yang turun kedesa tidak sampe 10 orang.

Baca Juga :  Muharram Nurdin Harap Generasi Muda Teladani Pengorbanan Pahlawan

“Apalagi jika ditarik ke provinisi. Kecuali yang kita dorong pengawasan yang dilakukan masyarakat itu sendiri,”jelas.

Fahri menambahkan, dana desa saat ini merupakan 1 dari 7 sumber pendapatan desa. Hal itu sebagaiamana diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa

Apalagi katanya, dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkandana desa masuk dalam skema transfer ke daerah. Maka dititik itulah menurutnya interfensi kepala daerah menjadi lebih tinggi.

Fahri dalam kesempatan itu, merekomendasikan Raperda dibahas setelah adanya peraturan turunan dari UU No 1 tentang HKPD sehingga Raperda Ini tidak akan bertentangan dengan peraturan turunannya

Iapun menyarankan untuk mengubah judul atau beberapa pasal yang ada dalam muatan Ranperda.(***).

Pos terkait