KMPBA Minta DPRD dan Gubernur Sulteng Tinjau Kembali Dana Hibah Rp14 Miliar

Ilustrasi (FOTO : Pixabay)

SULTENG, CS – Sejumlah lembaga Non Government Organisasion (Ngo) Kota Palu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Bencana Alam (KMPBA) meminta kepada DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Gubernur, agar dana hibah Rp. 14 Miliar yang telah ditetapkan pada 12 September 2022 lalu dirancangan anggaran perubahannya tahun 2022 guna Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mhasiswa Islam (KAHMI) agar ditinjau kembali peruntukannya.

Hal ini disampaikan Sunardi Katili, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng, lembaga Ngo yang tergabung dalam KMPBA.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Temui Menko Perekonomian, Gubernur Sampaikan Sulteng Siap Jadi Daerah Penopang IKN

Sunardi Katili mengatakan, di tengah situasi kenaikan BBM saat ini berdampak inflasi bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat, serta masih banyak penyintas bencana alam 2018 yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) yang belum tertangani dengan baik hingga memasuki 4 tahun ini, justru Pemda dan DPRD Sulteng menganggarkan dana yang belum prioritas, belum urgen dan belum layak.

Ia melanjutkan, mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng dari 11 ribu penyintas Pasigala yang seharusnya berhak mendapatkan hunian tetap (Huntap), hanya 8 ribu penyintas yang menjadi target prioritas itupun baru 5 ribu dari 8 ribu tersebut telah mendapatkan huntap yang ditangani lembaga swasta, lembaga internasional dan pemerintah, masih ada selisih 3 ribu dari 11 ribu penyintas yang bukan prioritas saat ini.

Baca Juga :  Kelurahan Kawua Raih Favorit 1 di Pindeskel Tingkat Nasional Tahun 2023

“Jika Rp14 miliar tersebut dialihkan untuk tiga ribu penyintas tersebut itu akan lebih baik dan tepat sasaran, atau dialihkan anggarannya ke jaminan sosial ekonomi bagi rakyat yang saat ini masih sangat membutuhkan,” imbuh Sunardi, di Palu, Kamis 22 September 2022.

Kata Sunardi, KMPBA koalisi Ngo terdiri dari Walhi, YPR, Celebes Bergerak, Econesia, KPPA, SP Palu, para advokat dan simpatisan kebijakan anggaran publik tidak melarang atau berniat menghalangi, atau keberatan kegiatan Munas KAHMI dilakukan.

“Silahkan lanjutkan kegiatannya, malah justru kami bangga Kota Palu dijadikan ajang kegiatan skala nasional. Yang kami keberatan dan sesalkan, mengapa sumber pendanaan kegiatan Munas bersifat internal organisasi itu anggarannya bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat,” tutupnya.

Baca Juga :  M. Nizar Rahmatu Siap Jadi Ketua Kontingen Porwanas Sulteng ke Jatim

Diketahui APBD Perubahan 2022 sebesar Rp. 4,696 triliun, salah satu alokasi dari anggaran perubahan tersebut adalah dana hibah sebasar Rp. 14 Miliar peruntukan bagi kegiatan Munas KAHMI berskala nasional yang akan diselenggarakan di Kota Palu, menghadirkan 6 menteri dan akan dibuka langsung Presiden RI Jokowi pada November 2022 mendatang.**

Pos terkait