SULTENG,CS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng memasifkan sosialisasi pendidikan pemilih pada berbagai segmen masyarakat. Sosialisasi ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Kamis 30 November 2023, sosialisasi itu digelar bagi segmen masyarakat adat serta seniman dan budayawan di Sulteng. Terlihat beberapa kelompok masyarakat adat dari sejumlah kabupaten di Sulteng yang ikut dalam sosialisasi itu.
Komisioner KPU Sulteng Divisi Sosialisasi Parmas dan SDK, Nisbah menjelaskan, KPU merasa penting melibatkan masyarakat adat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu nanti.
KPU menurutnya memang tengah mengupayakan dan mendorong agar pengurus berbagi segmen masyarakat untuk bepartisipasi dalam meningkatkan pemilih. Utaman kepada segmen masya adat.
Segmen ini jelasnya sangat penting karena tema Pemilu nanti adalah Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa.
“Benang merahnya, komponen bangsa yang banyak dan multikultur ini yang perlu dielaborasi. Potensi perbedaan suku menjadi sebuah sarana untuk mempersatukan dalam Pemilu dan demokrasi,”jelasnya.
Pemilu 2024 adalah Pemilu serentak pertama di Indonesia dan dunia. Maka kata Nisbah , saat ini perbedaan sudah harus mulai dikelolah. Karena KPU tidak ingin perbedaan itu menjadi ancaman bagi negara yang majemuk ini.
Sebab Pemilu bukan untuk mempertontonkan perbedaan. Mengingat bisa saja ada orang berkepentingan untuk hal tersebut.
“Contohnya di Sulteng, ada suku Kaili yang punya banyak sub etnik. Ini juga berpotensi digunakan sekelompok orang untuk mengancam perpecahan. Maka ini penting bagi kami untuk disampaikan kepada komunitas masing-masing,”harapnya.
Akademisi, Marsuki, yang menjadi narasumber dalam sosialisasi itu mengaku pelibatan masyarakat adat belum maksimal dilakukan sebagai paternalistik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di Indonesia.
Padahal kata dia, potensi masyarakat adat dalam proses Pemilu memiliki peran startegis. Karena integritasnya masih terjaga.
Ketua-Ketua Adat menurutnya masing-masing punya pengikut. Karena itu masyarakat adat menyelesaikan permasalahannya dengan cara adat oleh ketua adatnya.
Masya adat juga bisa dilibatkan untuk mengawasi jalannya Pemilu.
“Berdasarkan penelitian, sejauh ini pelibatan adat dalam proses Pemilu masih ada di Papua. Yaitu sistem pemilihan menggunakan noken,”jelasnya.
Dalam diskusi, berkembang usulan agar masyarakat adat dan seniman ikut dilibatkan dalam proses sosialisasi tahap Pemilu. Usulan itupun mendapat respon.
Nisbah mengatakan, pihaknya akan berupaya mencari ruang dalam tahapan Pemilu untuk melibatkan kelembagaan adat dan seniman serta budayawan tersebut (TIM)
