PALU, CS – Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR-RI periode 2024-2029 dari Dapil Sulawesi Tengah (Sulteng), mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura bersama jajaram Pemerintah provinsi (Pemprov), dalam rangka kegiatan reses di Palu, Rabu (8/1/2025.
Kedatangan senator muda itu, disambut hangat oleh Gubernur Rusdi Mastura bersama jajaran pemerintahan setempat, di Kantor Gubernur Sulteng.
Perbincangan antara dua tokoh beda generasi ini berlangsung akrab, dengan sejumlah isu strategis yang menjadi bahan pembahasan dalam agenda reses. Di antaranya, pembahasan tentang RUU Daerah Kepulauan, percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) di Sulteng, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keselamatan bertransportasi, pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dan otonomi daerah.
Dikesempatan itu, Abcandra, menyampaikan komitmennya untuk mengawal program-program pemerintah pusat dan berharap dapat menerima masukan dari masyarakat di Dapilnya.
“Dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah, saya akan fokus pada pengawalan program-program pemerintah pusat dan semoga saya mendapat masukan dari teman-teman di dapil,” ujar Abcandra.
Sementara itu, Gubernur Rusdi Mastura menyambut baik kesempatan untuk bertatap muka dengan anggota DPD-RI tersebut. Ia menyampaikan pentingnya suara DPD-RI sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Gubernur juga menyoroti beberapa kebijakan pusat yang perlu dievaluasi, seperti pelaksanaan otonomi daerah yang dianggapnya terkesan ‘setengah hati’. Salah satunya adalah kebijakan yang mencabut kewenangan daerah dalam mengelola distribusi pupuk untuk petani.
“Produksi padi kita baru 3 ton, padahal di luar (Sulteng) sudah sampai 8-10 ton, pupuk jadi hambatan karena harus menunggu dari pusat. kita selalu mengalami keterlambatan distribusi pupuk yang baru diterima petani saat musim panen, bukan di awal musim tanam,” keluh Rusdi Mastura.
Selain itu, Gubernur Rusdi juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pembangunan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan negara dan persatuan bangsa.
“Kelangsungan NKRI akan dipertaruhkan jika para unsur penyelenggara negara tidak mau kembali pada pelaksanaan yang riil dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perangkat daerah juga turut memberikan paparan terkait berbagai program. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Moh Arief Latjuba, mengharapkan agar Sulteng dapat terakomodir dalam RUU Kepulauan, mengingat jumlah pulau di wilayah tersebut mencapai 1.571 dan wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan daratan.
Program MBG, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, juga sudah siap untuk diluncurkan setelah sebelumnya diujicobakan pada momen Hari Guru Nasional November 2024. Selain itu, terkait keselamatan bertransportasi, Kepala Dinas Perhubungan, Sumarno, menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah telah disusun sebagai masterplan untuk mencegah kecelakaan.
Dalam hal pengadaan CASN, Analis Kepegawaian BKD Sulteng, Tauhid, melaporkan bahwa dari 5.330 formasi P3K yang dibuka, baru 2.408 yang terisi. Ia mengusulkan agar formasi kosong dapat diisi oleh calon dengan rangking tertinggi berdasarkan hasil CAT.
Gubernur Rusdi Mastura juga menekankan pentingnya percepatan pembentukan KODAM XXII/Tadulako yang akan membawahi Sulteng dan Sulbar, dengan harapan adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen dan data pendukung dari OPD terkait reses, serta penyerahan plakat oleh Gubernur Rusdi Mastura kepada Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Berapa pejabat provinsi juga hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Fahrudin, Kadis Pangan Iskandar Nongtji, Kadis Kesehatan dr. Komang Adi Sujendra, dan Karo Pemerintahan dan Otda Drs. Dahri Saleh. *
