PALU, CS – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil mencatat angka prevalensi stunting sebesar 5,6 persen, sejajar dengan capaian nasional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menilai capaian ini sebagai hasil dari komitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) yang digelar di Aula Dinas P2KB, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dan dihadiri tim TP3S serta pemangku kepentingan terkait, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Wagub dr. Reny menekankan bahwa keberhasilan Sulteng dalam menekan angka stunting merupakan hasil kontribusi besar pemerintah daerah, baik dari sisi pembiayaan maupun komitmen program.
“Alhamdulillah, penilaiannya cukup baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran penurunan stunting bersumber dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, P2KB, hingga perangkat daerah lainnya. Namun demikian, Wagub menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program dan validitas data tahun 2025, terutama di daerah yang menunjukkan penurunan drastis.
“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” tegasnya.
Wagub juga menekankan peran penting PKK, kader Posyandu, Dasawisma, dan Puskesmas sebagai ujung tombak program. Keterlibatan mereka dalam mendampingi keluarga berisiko stunting menjadi kunci keberhasilan di lapangan.
Ia mencontohkan, inovasi sederhana seperti program tabungan telur untuk membantu pemenuhan gizi anak dari keluarga berisiko stunting.
“Fokus utama kita adalah 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Jika fase ini terlewat, perkembangan otak anak tidak akan optimal,” jelas Wagub.
Sementara itu, Staf Ahli PKK Provinsi Sulteng, Tuty Zarfiana, SH., M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi secara terintegrasi. Stunting merupakan tantangan krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dipenghujung, Tuty mengajak seluruh pemangku kepentingan, melalui rapat evaluasi tersebut terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, karena penurunan stunting harus menjadi gerakan bersama demi masa depan generasi Sulteng.
Rapat tersebut juga dihadiri, Muh. Rosni, SE.,M.Si dari Perwakilan BKKBN Sulteng.*
Editor: Yamin
